9 Bulan Belum Aman
loading...
A
A
A
Ketimpangan inilah yang turut memengaruhi kasus positif Covid-19 terus meningkat. Dia memaparkan Vietnam, Thailand, Singapura, dan Kamboja yang telah berhasil menekan Covid-19 itu memberlakukan karantina sejak awal.
Vietnam, menurutnya, ketika Covid-19 masuk, langsung menutup wilayahnya secara total. Strategi mereka, mulai dari kebijakan, ketegasan di lapangan, hingga promosi berjalan secara efektif.
“Tidak menggunakan teknik-teknik konservatif. Kaum milenial didekati. Ada lagu-lagu yang viral dan itu menyasar untuk perubahan perilaku. Ada kreasi di situ,” tutur Dosen Universitas Indonesia (UI) ini. (Baca juga: Covid-19 Bisa Sebabkan Gigi Penderita Tanggal)
Di tengah kondisi ini, menurutnya, harus ada perubahan mendasar kebijakan dan strategi. Kamaluddin menjelaskan negara-negara yang berhasil menangani Covid-19 itu mengandalkan perilaku masyarakatnya.
Pemerintah sebenarnya terus menggaungkan penerapan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). Namun, kadang masyarakat mendapatkan contoh dari pejabat publik pula yang tak patuh. Kamaluddin juga mengkritik narasi tentang vaksin karena sangat kontraproduktif.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan selama ini pemerintah inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Dari sisi regulasi, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sangat lemah. Penyebaran virus Sars Cov-II kian tak terbendung dengan sering terjadinya kerumunan, mulai dari demonstrasi, acara kemasyarakatan, hingga libur panjang.
“Itu (potensi) penularan Covid-19 karena mengundang kerumunan. Itu diciptakan oleh pemerintah. Ini mau ada pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember, siapa yang jamin kalau tidak akan terjadi horor Covid-19? Belum lagi Nataru, ini sudah jelas (berpotensi penyebaran),” tuturnya. (Baca juga: Moeldoko Ungkap Sulitnya Menumpas Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora)
Dosen Universitas Trisakti itu menilai pemerintah juga lemah dalam monitoring dan evaluasi (monev). Bahkan, seperti tidak ada. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin harus mempunyai rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, masyarakat kurang dilibatkan dalam penanganan pandemi ini.
Optimistis Terkendali
Soal terus bertambahnya kasus baru, pemerintah mengakui ini menjadi perhatian serius. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Covid-19 ini segera terkendali. Jokowi pun memberi sorotan kepada daerah yang laju kenaikan kasusnya cukup tajam dalam beberapa hari terakhir seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Vietnam, menurutnya, ketika Covid-19 masuk, langsung menutup wilayahnya secara total. Strategi mereka, mulai dari kebijakan, ketegasan di lapangan, hingga promosi berjalan secara efektif.
“Tidak menggunakan teknik-teknik konservatif. Kaum milenial didekati. Ada lagu-lagu yang viral dan itu menyasar untuk perubahan perilaku. Ada kreasi di situ,” tutur Dosen Universitas Indonesia (UI) ini. (Baca juga: Covid-19 Bisa Sebabkan Gigi Penderita Tanggal)
Di tengah kondisi ini, menurutnya, harus ada perubahan mendasar kebijakan dan strategi. Kamaluddin menjelaskan negara-negara yang berhasil menangani Covid-19 itu mengandalkan perilaku masyarakatnya.
Pemerintah sebenarnya terus menggaungkan penerapan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M). Namun, kadang masyarakat mendapatkan contoh dari pejabat publik pula yang tak patuh. Kamaluddin juga mengkritik narasi tentang vaksin karena sangat kontraproduktif.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan selama ini pemerintah inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Dari sisi regulasi, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sangat lemah. Penyebaran virus Sars Cov-II kian tak terbendung dengan sering terjadinya kerumunan, mulai dari demonstrasi, acara kemasyarakatan, hingga libur panjang.
“Itu (potensi) penularan Covid-19 karena mengundang kerumunan. Itu diciptakan oleh pemerintah. Ini mau ada pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember, siapa yang jamin kalau tidak akan terjadi horor Covid-19? Belum lagi Nataru, ini sudah jelas (berpotensi penyebaran),” tuturnya. (Baca juga: Moeldoko Ungkap Sulitnya Menumpas Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora)
Dosen Universitas Trisakti itu menilai pemerintah juga lemah dalam monitoring dan evaluasi (monev). Bahkan, seperti tidak ada. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin harus mempunyai rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, masyarakat kurang dilibatkan dalam penanganan pandemi ini.
Optimistis Terkendali
Soal terus bertambahnya kasus baru, pemerintah mengakui ini menjadi perhatian serius. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Covid-19 ini segera terkendali. Jokowi pun memberi sorotan kepada daerah yang laju kenaikan kasusnya cukup tajam dalam beberapa hari terakhir seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Lihat Juga :
