ICW Desak Kejagung-Bareskrim Kooperatif dengan KPK terkait Supervisi Djoko Tjandra
Jum'at, 13 November 2020 - 13:41 WIB
loading...
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra dan terdakwa Tommy Sumardi menjalani sidang lanjutan perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10/11/2020). FOTO/SINDOnews/SUTIKNO
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait supervisi kasus Djoko Tjandra . Desakan ini dikeluarkan karena surat perintah supervisi tampaknya tidak digubris oleh Kejagung dan Bareskrim Polri.
"ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK. Dalam hal ini KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi disertai dengan mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim agar segera menyerahkan berbagai dokumen terkait kasus yang melibatkan Joko S Tjandra, namun sepertinya tidak ditindaklanjuti dengan baik," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (13/11/2020).
Kurnia mengungkapkan bahwa saat ini telah ada Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan penegak hukum lain, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memberikan akses bagi KPK untuk melakukan supervisi terhadap perkara yang sedang mereka tangani. (Baca juga: Djoko Tjandra Tegaskan Tak Beri Sepeser Uang ke Pinangki )
Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b PerPres 102/2020 menyebutkan bahwa KPK berwenang meminta kronologis dan juga laporan perkembangan penanganan perkara yang sedang dikerjakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Hal ini penting dilakukan oleh KPK, untuk menyelidiki kemungkinan adanya aktor lain yang juga terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.
"ICW mendesak agar Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri dapat kooperatif terhadap KPK. Dalam hal ini KPK sudah menerbitkan surat perintah supervisi disertai dengan mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung dan Bareskrim agar segera menyerahkan berbagai dokumen terkait kasus yang melibatkan Joko S Tjandra, namun sepertinya tidak ditindaklanjuti dengan baik," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (13/11/2020).
Kurnia mengungkapkan bahwa saat ini telah ada Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan penegak hukum lain, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memberikan akses bagi KPK untuk melakukan supervisi terhadap perkara yang sedang mereka tangani. (Baca juga: Djoko Tjandra Tegaskan Tak Beri Sepeser Uang ke Pinangki )
Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b PerPres 102/2020 menyebutkan bahwa KPK berwenang meminta kronologis dan juga laporan perkembangan penanganan perkara yang sedang dikerjakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
Hal ini penting dilakukan oleh KPK, untuk menyelidiki kemungkinan adanya aktor lain yang juga terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.
Lihat Juga :
