Infrastruktur dan Pembiayaan
Senin, 28 April 2025 - 06:07 WIB
loading...
Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
INFRASTRUKTUR dasar memainkan peran sentral dalam mendukung seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal itu karena ketersediaan jalan yang memadai, akses listrik, air bersih, serta tempat tinggal layak bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan fondasi penting bagi individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif.
Pembangunan infrastruktur dasar menjadi strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Sebab ketika masyarakat memiliki rumah layak, listrik, dan air bersih, mereka memiliki landasan kuat untuk mengembangkan usaha, mengakses pendidikan, menjaga kesehatan, dan membangun kehidupan yang lebih stabil.
Hal ini menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pemberian bantuan tunai jangka pendek. Melainkan harus difokuskan pada penciptaan kondisi yang mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan melalui upaya produktif dan mandiri.
Oleh sebab itu, proyek-proyek infrastruktur dasar perlu dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang mampu mendorong transformasi struktural dalam kehidupan masyarakat miskin. Sehingga strategi pengentasan kemiskinan harus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Pasalnya, seiring dengan upaya memperkuat pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi kemiskinan, tantangan baru muncul akibat dinamika ketidakpastian global. Salah satunya dipicu oleh perang dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan mitra dagangnya.
Ketegangan perdagangan pun berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan berdampak langsung pada perekonomian domestik, antara lain melalui meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran.
Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi April 2025, tingkat pengangguran di Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 5,0% pada tahun 2025, naik dari 4,9% pada tahun sebelumnya, sebagai dampak dari ketegangan perdagangan global.
Kondisi tersebut tentu memperbesar risiko bertambahnya jumlah penduduk miskin, sehingga mempertegas pentingnya pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga tangguh menghadapi tekanan eksternal.
Di saat yang sama, dalam konteks domestik, pemerintah mengeluarkan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi.
Konsekuensinya, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan mengalami penurunan, meskipun tingkat pengurangan ini dapat bervariasi antar daerah. Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah – yakni kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk membiayai pembangunan dan layanan public – akan menghadapi tekanan yang jauh lebih berat dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal kuat.
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
INFRASTRUKTUR dasar memainkan peran sentral dalam mendukung seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal itu karena ketersediaan jalan yang memadai, akses listrik, air bersih, serta tempat tinggal layak bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan fondasi penting bagi individu dan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif.
Pembangunan infrastruktur dasar menjadi strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Sebab ketika masyarakat memiliki rumah layak, listrik, dan air bersih, mereka memiliki landasan kuat untuk mengembangkan usaha, mengakses pendidikan, menjaga kesehatan, dan membangun kehidupan yang lebih stabil.
Hal ini menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pemberian bantuan tunai jangka pendek. Melainkan harus difokuskan pada penciptaan kondisi yang mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan melalui upaya produktif dan mandiri.
Oleh sebab itu, proyek-proyek infrastruktur dasar perlu dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang mampu mendorong transformasi struktural dalam kehidupan masyarakat miskin. Sehingga strategi pengentasan kemiskinan harus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
Pasalnya, seiring dengan upaya memperkuat pembangunan infrastruktur dasar untuk mengurangi kemiskinan, tantangan baru muncul akibat dinamika ketidakpastian global. Salah satunya dipicu oleh perang dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan mitra dagangnya.
Ketegangan perdagangan pun berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan berdampak langsung pada perekonomian domestik, antara lain melalui meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran.
Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi April 2025, tingkat pengangguran di Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi 5,0% pada tahun 2025, naik dari 4,9% pada tahun sebelumnya, sebagai dampak dari ketegangan perdagangan global.
Kondisi tersebut tentu memperbesar risiko bertambahnya jumlah penduduk miskin, sehingga mempertegas pentingnya pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga tangguh menghadapi tekanan eksternal.
Di saat yang sama, dalam konteks domestik, pemerintah mengeluarkan Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi.
Konsekuensinya, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan mengalami penurunan, meskipun tingkat pengurangan ini dapat bervariasi antar daerah. Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah – yakni kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk membiayai pembangunan dan layanan public – akan menghadapi tekanan yang jauh lebih berat dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal kuat.
Lihat Juga :
