Pilkada Rasa Covid-19
Senin, 19 Oktober 2020 - 06:28 WIB
loading...
Achmad Fachrudin
A
A
A
Achmad Fachrudin
Direktur Eksekutif Literasi Demokrasi Indonesia
KURANG dua bulan dari sekarang, atau tepatnya pada 9 Desember 2020, puncak perhelatan pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, meliputi 224 wilayah kabupaten, 37 kota, dan 9 provinsi. Pilkada ini melibatkan lebih dari 106 juta pemilih dan menggunakan anggaran hingga Rp9,9 triliun.
Pilkada 2020 didominasi isu seputar virus korona (Covid-19) dengan segala kompleksitasnya. Hal ini karena tantangan dan problem yang dihadapi sulit tercermati secara kasatmata atau tidak bisa diraba (intangible).
Secara empirik korban yang jatuh karena Covid-19 sudah cukup besar. Berdasarkan data dari situs Covid19.go.id, jumlah kasus positif Covid-19 per Senin, 19 Oktober 2020 mencapai 365.240 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (6/9) mencatat, 280 dari 309 daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 telah terpapar Covid-19. Korban terinfeksi Covid-19 juga tidak pilih kasih. Tercatat sebanyak 63 orang calon kepala daerah terinfeksi positif Covid-19 yang tersebar di 21 provinsi dari 32 provinsi. Bahkan, tiga di antaranya meninggal dunia.
Seiring dengan dinamika tahapan pilkada yang makin tinggi dan biasanya dibarengi dengan interaksi antara para pihak terkait, khususnya pada masa kampanye terbuka dan puncaknya pada kegiatan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, banyak pihak mengkhawatirkan pilkada akan menjadi klaster potensial Covid-19. Kekhawatiran tersebut bukan mengada-ada terlebih setelah mencermati data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencatat terdapat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon pada awal September lalu. Pelanggaran prokes terus berlanjut di masa kampanye. Temuan Bawaslu menunjukkan, pelanggaran prokes pada 10 hari kedua kampanye, yaitu 6-15 Oktober sebanyak 375 kasus. Angka tersebut bertambah 138 dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye, yaitu pada 26 September-5 Oktober lalu dengan jumlah pelanggaran prokes 237 kasus.
Dampak Negatif
Secara kategoris, dampak Pilkada 2020 rasa Covid-19 bukan hanya dalam bentuk fisik/empirik, melainkan juga berdampak nonfisik/abstrak. Bahkan, sebagian besarnya merupakan kombinasi atau perkawinan antara dampak fisik dengan nonfisik. Berbagai dampak negatif tersebut antara lain: pertama, Pilkada 2020 di era Covid-19 memperbesar kemungkinan melahirkan berbagai penyakit kejiwaan yang dialami oleh hampir semua pihak atau aktor yang terlibat di pilkada, termasuk pemilih.
Direktur Eksekutif Literasi Demokrasi Indonesia
KURANG dua bulan dari sekarang, atau tepatnya pada 9 Desember 2020, puncak perhelatan pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, meliputi 224 wilayah kabupaten, 37 kota, dan 9 provinsi. Pilkada ini melibatkan lebih dari 106 juta pemilih dan menggunakan anggaran hingga Rp9,9 triliun.
Pilkada 2020 didominasi isu seputar virus korona (Covid-19) dengan segala kompleksitasnya. Hal ini karena tantangan dan problem yang dihadapi sulit tercermati secara kasatmata atau tidak bisa diraba (intangible).
Secara empirik korban yang jatuh karena Covid-19 sudah cukup besar. Berdasarkan data dari situs Covid19.go.id, jumlah kasus positif Covid-19 per Senin, 19 Oktober 2020 mencapai 365.240 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (6/9) mencatat, 280 dari 309 daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 telah terpapar Covid-19. Korban terinfeksi Covid-19 juga tidak pilih kasih. Tercatat sebanyak 63 orang calon kepala daerah terinfeksi positif Covid-19 yang tersebar di 21 provinsi dari 32 provinsi. Bahkan, tiga di antaranya meninggal dunia.
Seiring dengan dinamika tahapan pilkada yang makin tinggi dan biasanya dibarengi dengan interaksi antara para pihak terkait, khususnya pada masa kampanye terbuka dan puncaknya pada kegiatan pemungutan suara pada 9 Desember 2020, banyak pihak mengkhawatirkan pilkada akan menjadi klaster potensial Covid-19. Kekhawatiran tersebut bukan mengada-ada terlebih setelah mencermati data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mencatat terdapat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon pada awal September lalu. Pelanggaran prokes terus berlanjut di masa kampanye. Temuan Bawaslu menunjukkan, pelanggaran prokes pada 10 hari kedua kampanye, yaitu 6-15 Oktober sebanyak 375 kasus. Angka tersebut bertambah 138 dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye, yaitu pada 26 September-5 Oktober lalu dengan jumlah pelanggaran prokes 237 kasus.
Dampak Negatif
Secara kategoris, dampak Pilkada 2020 rasa Covid-19 bukan hanya dalam bentuk fisik/empirik, melainkan juga berdampak nonfisik/abstrak. Bahkan, sebagian besarnya merupakan kombinasi atau perkawinan antara dampak fisik dengan nonfisik. Berbagai dampak negatif tersebut antara lain: pertama, Pilkada 2020 di era Covid-19 memperbesar kemungkinan melahirkan berbagai penyakit kejiwaan yang dialami oleh hampir semua pihak atau aktor yang terlibat di pilkada, termasuk pemilih.
Lihat Juga :
