Catatan terhadap Reformasi TNI di Usianya yang Ke-75 Tahun

Selasa, 06 Oktober 2020 - 14:42 WIB
loading...
A A A
“Ada beberapa substansi rancangan Perpres yang bermasalah, seperti pengaturan kewenangan TNI untuk menjalankan fungsi penangkalan yang sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya. Di sisi lain, Perpres ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait apa yang dimaksud dengan operasi lainnya,” imbuhnya.

Masalah lainnya adalah tentang penggunaan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN yang dapat digunakan oleh TNI dalam penanganan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Rancangan Perpres. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 66 UU TNI yang menyatakan anggaran TNI hanya bersumber dari APBN.

(Baca: Rayakan HUT ke-75, Peran TNI Dibutuhkan Untuk Melawan COVID-19)

“Pelibatan TNI sebenarnya baru dapat dilakukan ketika kondisi ancaman sudah kritis dan institusi penegak hukum sudah tidak dapat menanganinya. Lebih dari itu, pelibatan TNI dalam menangani aksi terorisme berpotensi menggeser kebijakan penanganan terorisme menjadi eksesif serta keluar dari koridor penegakan hukum,” ujar dia.

Lebih jauh, berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk merupakan langkah keliru dan secara jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa operasi militer selain perang hanya bisa dilakukan jika terdapat keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden. Berdasarkan catatan Imparsial, setidaknya terdapat 41 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain telah dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI yaitu operasi militer selain perang.

Berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme dan berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa Orde Baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Perkembangan itu tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratik.

Catatan kritis lainnya, lanjut Wahyudi, yaitu kembalinya TNI di jabatan sipil. Reformasi politik paska 1998 mensyaratkan mensyaratkan penghapusan peran sosial politik TNI dan salah satu cerminnya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, atau jabatan di kementerian dan lainnya.

Kini, banyak anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil seperti di kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ombudsman RI mencatat sebanyak 27 anggota TNI aktif menjabat di BUMN.
(muh)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1915 seconds (0.1#10.140)