Harus Kompak Jaga Keamanan Pilkada

JAKARTA - Pelaksana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam agenda akbar tersebut wajib menjaga kekompakan menjaga protokol kesehatan serta aturan pelaksanaan pilkada demi menghindari penyebarluasan pandemi Covid-19.

Harapan ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo merespons keputusan yang telah diambil pemerintah dan Komisi II DPR untuk tetap melanjutkan proses tahapan Pilkada 2020. Untuk mengamankan keputusan tersebut, Satgas Covid-19 telah memberikan sejumlah rekomendasi terkait pilkada di tengah pandemi ini. (Baca: Ternyata, Perempuan Saleha 70 Lebih Kali Lebih Cantik dari Bidadari Surga)

Kemarin pemerintah mengumpulkan para sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) untuk membangun komitmen menegakkan protokol kesehatan Covid-19 di Pilkada Serentak 2020. Pertemuan yang dipimpin Menkopolhukam itu juga melibatkan KPU, Bawaslu, dan Polri.

“Ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan oleh Satgas. Kami ada perwakilan kalau di Satgas dan para pakar epidemiologis, kesmas (kesehatan masyarakat),” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia mengungkapkan, beberapa rekomendasi yang hendaknya secara kompak ditaati semua pihak yang terlibat perhelatan demokrasi tersebut adalah pelaksanaan protokoler kesehatan seperti penggunaan sarung tangan pada saat pencoblosan, ketersediaan hand sanitizer, jumlah orang yang harus masuk ke tempat pemungutan suara (TPS), dan waktunya sehingga jaga jarak bisa tetap dilakukan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini melihat rekomendasi yang paling berat diwujudkan adalah menghindari kerumunan. Pasalnya, pesta demokrasi adalah pengumpulan massa meski KPU sudah membatasi maksimal 100 orang. Karena itu, dalam pandangannya, perilaku dan keteladanan para peserta pilkada untuk menerapkan protokol kesehatan harus didorong.

“Dengan begini, masyarakat bisa nilai dari awal dengan cara lihat perilaku dan keteladanan. Kalau dari awal kita lihat peserta pilkada teladan dan dia patuh, inilah yang harus kita dorong karena kita enggak tahu kapan pandemi berakhir,” ucapnya. (Baca juga: Kasus Corona Capai 4.000 Perhari, IDI Berikan Dua Solusi)

Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menandaskan, pelaksanaan pesta demokrasi bukan hal yang mustahil dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Sejumlah negara seperti Singapura dan Prancis telah berhasil melaksanakan pemilihan umum dengan sukses di skala makro.

Namun, kesuksesan itu mustahil terwujud jika tidak ada kekompakan semua pihak untuk bersama-sama mencegah penyebarluasan Covid-19. “Pilkada serentak menjadi tanggung jawab kita bersama, bagi yang tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dan mengampanyekan protokol kesehatan sebagaimana mestinya, maka perlu diberikan sanksi tegas,” tegas Azis.

Karena itu, mantan ketua Komisi III DPR ini optimistis bahwa KPU mampu menyelenggarakan pilkada serentak dengan sukses jika seluruh pihak saling dukung dan gotong-royong untuk selalu mengingatkan dan menerapkan protokol kesehatan.