Tarif Cukai Rokok Tak Naik, ke Mana Peta Jalan?

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital melalui sistem track and trace juga menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap batang rokok yang beredar dapat dilacak asal-usulnya, mulai dari produsen, jalur distribusi, hingga titik penjualan eceran. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pengawasan lebih efektif.

Di sisi lain, keberhasilan penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh sinergi dengan aparat penegak hukum di tingkat daerah, karena sebagian besar jalur distribusi ilegal memanfaatkan celah geografis dan lemahnya pengawasan lokal. Kolaborasi lintas lembaga, termasuk kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menutup jalur distribusi ilegal yang selama ini kerap lolos dari pengawasan pusat, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan cukai tembakau sebagai instrumen fiskal negara.

Selain itu, pemerintah perlu meninjau ulang struktur tarif cukai agar lebih proporsional. Ketidakseimbangan tarif antara rokok konvensional dengan produk alternatif seperti rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) berpotensi menciptakan kesenjangan kompetisi yang tidak sehat.

Struktur tarif yang timpang membuat produk alternatif lebih kompetitif dari sisi harga. Sementara rokok konvensional dibebani cukai tinggi yang justru mendorong konsumen beralih ke produk lain yang relatif lebih murah dan lebih longgar pengawasannya.

Di samping itu, pemerintah juga perlu mengombinasikan pendekatan fiskal dengan strategi non-tarif. Edukasi kesehatan dan kampanye gaya hidup sehat merupakan instrumen penting untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu diperkuat agar kelompok rentan memiliki alternatif pengeluaran yang lebih produktif. Dengan demikian, pengendalian konsumsi tidak hanya bergantung pada instrumen harga, tetapi juga pada transformasi sosial dan ekonomi masyarakat.

Berbagai pendekatan tersebut – penguatan penegakan hukum rokok ilegal, harmonisasi kebijakan cukai, dan strategi non-tarif – merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, rokok ilegal akan terus merusak ekosistem industri legal.

Tanpa harmonisasi tarif, rokok elektrik dan HPTL akan terus menikmati keuntungan kompetitif yang tidak seimbang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif dan integratif, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara tujuan fiskal, kesehatan publik, dan keberlanjutan industri hasil tembakau di Indonesia.

Peta jalan (roadmap) adalah solusi nyata untuk menyelesaikan kompleksitas problematika IHT agar langkah kebijakan yang diambil pemerintah bersifat sistematis, konsisten, dan berkesinambungan. Roadmap tersebut penting untuk memetakan tantangan utama seperti disparitas tarif cukai antara rokok konvensional dan elektrik, maraknya peredaran rokok ilegal, melemahnya daya beli masyarakat, serta tekanan regulasi kesehatan.

Keberadaan peta jalan yang jelas dapat membantu pemerintah dalam merumuskan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang yang meliputi reformasi struktur tarif, penguatan penegakan hukum, diversifikasi produk industri, hingga penguatan program kesehatan publik. Lebih jauh, roadmap tersebut juga dapat menjadi instrumen koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menjamin keseimbangan antara kepentingan fiskal negara, keberlanjutan industri, dan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat. Semoga.