Tarif Cukai Rokok Tak Naik, ke Mana Peta Jalan?

Kebijakan tersebut juga bisa menjadi stimulus jangka pendek, terutama bagi pabrik rokok berskala kecil dan menengah yang rentan terhadap fluktuasi biaya. Melalui tidak adanya kenaikan cukai, harga jual eceran rokok relatif lebih stabil, yang seharusnya dapat membantu mempertahankan daya saing produk legal di pasar.

Ironisnya, realitas di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks. Industri rokok saat ini tidak serta-merta bahagia, karena meskipun beban fiskal tidak bertambah, faktor permintaan tetap menjadi masalah utama. Daya beli masyarakat yang lemah mendorong konsumen melakukan down-trading, yaitu beralih ke merek rokok dengan harga lebih murah atau volume lebih sedikit.

Fenomena ini tidak hanya menekan penjualan produk premium, tetapi juga mengurangi potensi keuntungan produsen besar yang selama ini mengandalkan pasar menengah-atas. Artinya, kebijakan fiskal yang bersifat menahan pun terancam tidak mampu mengatasi faktor struktural berupa keterbatasan daya beli masyarakat.

Di samping itu, persaingan dengan produk ilegal memperburuk kondisi industri legal. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat sebanyak 752 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan sepanjang 2024.

Bahkan, pada periode Januari–Agustus 2025, sekitar 23 miliar batang rokok ilegal senilai Rp 34 miliar ditemukan di Jawa Timur. Fakta ini menegaskan bahwa rokok ilegal tetap menjadi pesaing utama yang merusak ekosistem industri legal sekaligus mengurangi potensi penerimaan negara.

Rokok ilegal yang dijual tanpa beban cukai dapat beredar di pasaran dengan harga jauh lebih murah, sehingga semakin menarik bagi konsumen yang tertekan oleh kondisi ekonomi. Hal ini menciptakan kompetisi tidak adil yang menggerus pangsa pasar rokok legal, meskipun tarif cukai tidak naik.

Dalam konteks ini, kebijakan “tidak menaikkan cukai” hanya memberikan manfaat parsial. Industri tetap menghadapi ancaman serius dari peredaran rokok ilegal, yang tidak hanya menekan profitabilitas produsen legal, tetapi juga merugikan penerimaan negara dari sektor cukai.

Selain rokok ilegal, produk rokok elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) juga semakin menguat di pasar. Data menunjukkan bahwa penerimaan cukai dari industri rokok elektrik pada tahun 2024 mencapai Rp 2,65 triliun, meningkat sekitar 43,7 % dibanding tahun sebelumnya, dan bahkan hingga Agustus 2024 sudah tumbuh 49 % secara tahunan.

Kuatnya pertumbuhan ini tidak terlepas dari regulasi yang relatif lebih longgar dibanding rokok konvensional. Misalnya, berdasarkan PMK 96 Tahun 2024, tarif cukai untuk rokok elektrik cair sistem terbuka hanya sebesar Rp 636 per mililiter, sedangkan untuk rokok elektrik padat sebesar Rp 3.074 per gram, jauh lebih rendah dibanding tarif per batang rokok konvensional dalam banyak golongan. Alhasil, perbedaan tarif tersebut menciptakan regulatory disparity yang membuat produk elektrik lebih kompetitif dari sisi harga.

Kondisi tersebut secara tidak langsung menggeser preferensi konsumen, terutama di kalangan muda, ke produk alternatif yang dianggap lebih terjangkau, bervariasi, dan modern. Tren ini terlihat dari semakin masifnya toko vape dan ekosistem industri REL yang berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia.

Fakta-fakta tersebut memperkuat bahwa meskipun tidak dikenakan kenaikan cukai, industri rokok konvensional tetap berada dalam tekanan berat, karena produk alternatif mendapatkan ruang pertumbuhan yang lebih luas akibat kebijakan fiskal dan regulasi yang lebih longgar.

Harmonisasi Kebijakan Melalui Peta Jalan
Penguatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Intensifikasi operasi pasar dan patroli distribusi rokok perlu dilakukan secara rutin, tidak hanya bersifat insidental, agar memberikan efek jera kepada pelaku dan mempersempit ruang gerak jaringan distribusi ilegal.