Hentikan Politik Identitas
Rabu, 09 September 2020 - 06:18 WIB
loading...
A
A
A
Karena itu, politikus Nasdem ini mengingatkan para pasangan calon, tim sukses, dan parpol pendukung agar dalam setiap tahapan pilkada yang akan dilewati tiga bulan ke depan semua pihak mulai menghindari narasi politik identitas, baik kedaerahan, agama, maupun ideologi. “Hal-hal seperti itu harus mulai dihindari, jangan dikedepankan. Kalau itu yang dikedepankan, justru kita akan semakin memperparah situasi,” katanya.
Hal senada dinyatakan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi. Dia menekankan para kandidat agar mengutamakan kompetisi gagasan atau adu program, serta memunculkan isu-isu yang mendorong pada penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Memaknai pilkada bukan hanya bagaimana caranya menang, bagaimana caranya tidak kalah, tetapi pilkada itu harus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan antarkomponen bangsa,” tutur politikus PPP ini.
Arwani kemudian meminta Bawaslu di masing-masing daerah untuk selalu melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan menguatnya isu-isu politik identitas di semua daerah yang menggelar pilkada.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai upaya meminimalkan politik identitas dalam Pilkada 2020 dapat dilakukan parpol dengan mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas sehingga pertarungan yang terjadi tidak diwarnai oleh kampanye berbau SARA, tetapi pertarungan program-program membangun daerah.
Di sisi lain, masyarakat harus dididik melek dunia digital. Karenanya, pendidikan bagi warga untuk menjadi pengguna perangkat digital yang bijaksana harus menjadi agenda prioritas berkesinambungan dan terkonsolidasi antarpemangku kepentingan terkait pemilu, meliputi KPU, Bawaslu, Kominfo, Kemdiknas, Kemdikti, Kempora, KPPPA, Kemendagri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. (Baca juga: Berat, Ternyata Banyak Masalah yang Dihadapi UMKM)
Tetap Digelar
Presiden menegaskan, pilkada serentak tetap harus dilakukan pada 9 Desember nanti, meskipun memang saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.’’Karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir,” katanya saat membuka rapat terbatas di Jakarta kemarin.
Untuk mengantisipasi kemungkinan tidak diinginkan, Jokowi meminta agar pilkada kali ini menggunakan norma baru, dengan menegakkan protokol kesehatan. Dia pun meminta seluruh penyelenggara pilkada dan aparat pemerintah terkait aktif mendisiplinkan masyarakat.
“Pada kesempatan ini saya minta semua pihak, pada penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI/Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.
Hal senada dinyatakan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi. Dia menekankan para kandidat agar mengutamakan kompetisi gagasan atau adu program, serta memunculkan isu-isu yang mendorong pada penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila, serta penguatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Memaknai pilkada bukan hanya bagaimana caranya menang, bagaimana caranya tidak kalah, tetapi pilkada itu harus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan antarkomponen bangsa,” tutur politikus PPP ini.
Arwani kemudian meminta Bawaslu di masing-masing daerah untuk selalu melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan menguatnya isu-isu politik identitas di semua daerah yang menggelar pilkada.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai upaya meminimalkan politik identitas dalam Pilkada 2020 dapat dilakukan parpol dengan mengusung kader-kader yang berkualitas dan berintegritas sehingga pertarungan yang terjadi tidak diwarnai oleh kampanye berbau SARA, tetapi pertarungan program-program membangun daerah.
Di sisi lain, masyarakat harus dididik melek dunia digital. Karenanya, pendidikan bagi warga untuk menjadi pengguna perangkat digital yang bijaksana harus menjadi agenda prioritas berkesinambungan dan terkonsolidasi antarpemangku kepentingan terkait pemilu, meliputi KPU, Bawaslu, Kominfo, Kemdiknas, Kemdikti, Kempora, KPPPA, Kemendagri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. (Baca juga: Berat, Ternyata Banyak Masalah yang Dihadapi UMKM)
Tetap Digelar
Presiden menegaskan, pilkada serentak tetap harus dilakukan pada 9 Desember nanti, meskipun memang saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.’’Karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir,” katanya saat membuka rapat terbatas di Jakarta kemarin.
Untuk mengantisipasi kemungkinan tidak diinginkan, Jokowi meminta agar pilkada kali ini menggunakan norma baru, dengan menegakkan protokol kesehatan. Dia pun meminta seluruh penyelenggara pilkada dan aparat pemerintah terkait aktif mendisiplinkan masyarakat.
“Pada kesempatan ini saya minta semua pihak, pada penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI/Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.
Lihat Juga :
