Pemerintah Akan Tetapkan 27 November Hari Libur Nasional
loading...
Pemerintah akan menetapkan Rabu, 27 November 2024, sebagai Hari Libur Nasional. Tanggal tersebut merupakan hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan menetapkan Rabu, 27 November 2024, sebagai Hari Libur Nasional . Tanggal tersebut merupakan hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Iya (libur nasional). Rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," kata Hadi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Prasetyo meminta kepada semua pihak untuk mendoakan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar.
"Nanti kita lihat ya karena kan memang mohon maaf ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengklaim kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah mencapai 99%. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada Panel IV Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045" di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Saya ingin memastikan bahwa persiapan Pilkada sudah 99%," katanya dikutip Jumat (8/11/2024).
Dia menyebutkan, KPU telah menyiapkan seluruh logistik Pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, dia mengakui, masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh. "Tapi insya Allah, nanti di hari H-nya, seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mochammad Afifuddin juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memaknai Pilkada sebagai bagian dari sejarah demokrasi bangsa.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Iya (libur nasional). Rencananya begitu. Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," kata Hadi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Prasetyo meminta kepada semua pihak untuk mendoakan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar.
"Nanti kita lihat ya karena kan memang mohon maaf ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengklaim kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sudah mencapai 99%. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada Panel IV Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045" di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Saya ingin memastikan bahwa persiapan Pilkada sudah 99%," katanya dikutip Jumat (8/11/2024).
Dia menyebutkan, KPU telah menyiapkan seluruh logistik Pilkada. Bahkan, pada hari ini secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, dia mengakui, masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau karena lokasinya terlalu jauh. "Tapi insya Allah, nanti di hari H-nya, seluruh persiapan yang sudah kita laksanakan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mochammad Afifuddin juga meminta dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda), termasuk gubernur, bupati, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk memaknai Pilkada sebagai bagian dari sejarah demokrasi bangsa.
Lihat Juga :
