Jimly Nilai Kewenangan Penyidikan Pidana Tertentu Kejaksaan Bisa Ditambahkan
Jum'at, 21 Februari 2025 - 18:48 WIB
loading...
Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan langsung perkara tertentu dinilai bisa ditambahkan. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai kewenangan kejaksaan dalam penyidikan langsung perkara tertentu bisa ditambahkan dengan melihat beban kerja kepolisian. Hal tersebut asalkan jelas jenis tindak pidana tertentunya, dan diatur dalam ketentuan undang-undang (UU).
Dia menuturkan, diberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk langsung melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi (tipikor) yang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bisa langsung sekaligus ditangani Korps Adhyaksa.
“Jika mau ditambahi harus jelas jenis tindak pidana apalagi yang dimasukan dalam kategori tindak pidana khusus. Kan tidak hanya tipikor, bisa saja tindak pidana pencucian uang,” kata Jimly, Jumat (21/2/2025).
Baca juga: Eks Hakim Agung Sebut Jaksa Terbukti Bisa Tangani Perkara Sendiri dengan Baik
Diketahui, sekitar ribuan jenis tindak kejahatan yang tengah ditangani Polri. Mengingat beban kerja yang ditangani, maka ada beberapa tindak pidana tertentu yang bisa ditambahkan ke kejaksaan. “Bisa saja ditambahkan asalkan diatur dalam ketentuan UU yang ada,” ujar Jimly, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Jimly berpendapat, biarkan saja dibicarakan di DPR tentang pidana khusus apa saja yang bisa ditangani kejaksaan. “Ini kan dalam rangka memperkuat kejaksaan sekaligus dalam rangka membantu memperkuat kepolisian. Apa kekhususannya, sehingga perlu ditangani langsung kejaksaan, sehingga tidak muter bolak-balik kepolisian-kejaksaan,” ungkap Jimly yang juga menjadi anggota DPD periode lalu.
Dia menuturkan, diberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk langsung melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi (tipikor) yang proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, bisa langsung sekaligus ditangani Korps Adhyaksa.
“Jika mau ditambahi harus jelas jenis tindak pidana apalagi yang dimasukan dalam kategori tindak pidana khusus. Kan tidak hanya tipikor, bisa saja tindak pidana pencucian uang,” kata Jimly, Jumat (21/2/2025).
Baca juga: Eks Hakim Agung Sebut Jaksa Terbukti Bisa Tangani Perkara Sendiri dengan Baik
Diketahui, sekitar ribuan jenis tindak kejahatan yang tengah ditangani Polri. Mengingat beban kerja yang ditangani, maka ada beberapa tindak pidana tertentu yang bisa ditambahkan ke kejaksaan. “Bisa saja ditambahkan asalkan diatur dalam ketentuan UU yang ada,” ujar Jimly, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Jimly berpendapat, biarkan saja dibicarakan di DPR tentang pidana khusus apa saja yang bisa ditangani kejaksaan. “Ini kan dalam rangka memperkuat kejaksaan sekaligus dalam rangka membantu memperkuat kepolisian. Apa kekhususannya, sehingga perlu ditangani langsung kejaksaan, sehingga tidak muter bolak-balik kepolisian-kejaksaan,” ungkap Jimly yang juga menjadi anggota DPD periode lalu.
Lihat Juga :
