Ketidakpastian: Pengendalian APBN?

Program makan siang gratis yang menargetkan 80 juta penerima diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun setiap tahun hingga 2029. Sementara itu, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang juga menjadi prioritas, memerlukan dana tambahan dari APBN dalam beberapa tahun mendatang.

Artinya, mutlak bagi pemerintah untuk dapat cermat dalam melakukan pengelolaan anggaran dan pengawasan pengeluaran agar tak menjadi beban keuangan negara. Pengendalian anggaran merupakan kunci utama yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Program-program besar seperti makan siang gratis dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan alokasi anggaran besar menuntut pengelolaan yang transparan dan efisien.

Pasalnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kebocoran anggaran pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp5 triliun, yang menggambarkan pentingnya pengawasan ketat untuk menghindari kerugian negara. Oleh sebab itu, pengendalian APBN harus diperkuat demi memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Di samping itu, tantangan global – seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dunia – juga memaksa pemerintah ke depan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu upaya penghematan APBN dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk memenuhi janji-janji politik tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Artinya, melalui langkah-langkah pengendalian yang efektif, pemerintah diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal, mewujudkan program-program prioritas, dan memastikan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berlangsung.

Signifikansi Perencanaan dan Evaluasi

Pada tahun 2025, kualitas perencanaan APBN menjadi faktor krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Seiring dengan berbagai janji politik yang telah diumumkan – seperti peningkatan belanja sosial dan infrastruktur – pemerintah harus memastikan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan matang.

Amplop anggaran (indikatif) yang disusun oleh pemerintah menjadi acuan utama dalam menentukan berapa besar alokasi APBN untuk setiap sektor prioritas. Adapun dalam APBN 2025, anggaran belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.500 triliun, dengan fokus utama pada belanja sosial dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Amplop anggaran digunakan sebagai batasan atau alokasi indikatif yang memberikan panduan dalam menyusun perencanaan anggaran tahunan. Hal tersebut merupakan kerangka dasar yang memastikan bahwa anggaran tidak melebihi kemampuan fiskal negara.

Sebagai contoh, dalam APBN 2025, sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar 20% dari total belanja, sementara sektor kesehatan dialokasikan sekitar Rp200 triliun. Artinya, melalui perencanaan yang berbasis pada amplop anggaran, pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak dan keterbatasan sumber daya, sehingga dapat meminimalkan risiko defisit yang berlebihan.

Selain itu, tak hanya kualitas perencanaan yang menjadi kunci, melainkan Monitoring dan Evaluasi (monev) juga sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efisien dan efektif. Monev yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari masalah serupa di masa depan.