Ketidakpastian: Pengendalian APBN?

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PADA situasi ekonomi global yang terus menghadapi tekanan, menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Kondisi seperti ketidakpastian geopolitik, disrupsi melalui teknologi, dan perubahan iklim ekonomi pasca-pandemi telah meningkatkan risiko pengelolaan pembangunan di semua negara.

Bagi Indonesia, di tengah tantangan tersebut, APBN merupakan instrumen pemerintah yang sangat vital untuk memastikan keberlangsungan pembangunan dengan memastikan pelayanan publik dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi dapat berjalan dengan baik. Pada fase seperti ini, stabilitas merupakan tujuan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pasar.

Stabilitas APBN memiliki keterkaitan erat dengan prinsip "fiscal sustainability," di mana pemerintah harus memastikan bahwa belanja negara tidak membebani kapasitas ekonomi jangka panjang. Menurut teori Ricardian Equivalence, peningkatan utang untuk mendanai defisit anggaran dapat mengurangi konsumsi di masa depan jika masyarakat memperkirakan pajak yang lebih tinggi akan diberlakukan.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjalankan kebijakan fiskal yang berfokus pada keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan negara. Di satu sisi, pengeluaran yang efisien diperlukan untuk mendukung program-program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta stimulasi ekonomi.

Di sisi lain, peningkatan penerimaan negara, baik melalui pajak maupun optimalisasi sumber daya alam, penting untuk mengurangi defisit anggaran. Pada situasi ini, kebijakan fiskal yang adaptif dan terukur sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam negeri di tengah tekanan global yang tak terduga.

Selain stabilitas, aspek keberlanjutan (sustainability) APBN juga harus memperhatikan pembiayaan. Pembiayaan utang yang berlebihan tanpa memperhatikan kapasitas ekonomi jangka panjang dapat membebani generasi mendatang. Sangat penting, pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan pendapatan negara secara berkelanjutan, seperti digitalisasi ekonomi dan perbaikan tata kelola sumber daya alam.

Menjaga Kredibilitas APBN

Pada tahun politik 2024 ini, berbagai janji politik yang disampaikan selama kampanye telah terpatri dalam diri masyarakat dan tak elok jika diingkari. Artinya, masyarakat mengharapkan realisasi berbagai janji tersebut, terutama di sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Pasalnya, penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi harapan masyarakat dan menjaga kredibilitas APBN.

Artinya, realisasi janji-janji politik harus dilakukan dengan perencanaan fiskal yang matang agar tidak membebani defisit APBN yang saat ini diproyeksikan berada di angka 2,5% dari PDB. Sejatinya angka tersebut relatif terkendali, meski terdapat komitmen besar terhadap belanja publik

Realisasi janji politik bukan tanpa tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara anggaran untuk program-program prioritas dan keberlanjutan fiskal. Program-program besar seperti makan siang gratis di sekolah, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi komitmen utama pemerintah mendatang.

Program makan siang gratis yang menargetkan 80 juta penerima diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp400 triliun setiap tahun hingga 2029. Sementara itu, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang juga menjadi prioritas, memerlukan dana tambahan dari APBN dalam beberapa tahun mendatang.

Artinya, mutlak bagi pemerintah untuk dapat cermat dalam melakukan pengelolaan anggaran dan pengawasan pengeluaran agar tak menjadi beban keuangan negara. Pengendalian anggaran merupakan kunci utama yang sangat penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Program-program besar seperti makan siang gratis dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan alokasi anggaran besar menuntut pengelolaan yang transparan dan efisien.

Pasalnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kebocoran anggaran pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp5 triliun, yang menggambarkan pentingnya pengawasan ketat untuk menghindari kerugian negara. Oleh sebab itu, pengendalian APBN harus diperkuat demi memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Di samping itu, tantangan global – seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dunia – juga memaksa pemerintah ke depan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu upaya penghematan APBN dapat dilakukan pemerintah untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk memenuhi janji-janji politik tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Artinya, melalui langkah-langkah pengendalian yang efektif, pemerintah diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal, mewujudkan program-program prioritas, dan memastikan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berlangsung.

Signifikansi Perencanaan dan Evaluasi

Pada tahun 2025, kualitas perencanaan APBN menjadi faktor krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Seiring dengan berbagai janji politik yang telah diumumkan – seperti peningkatan belanja sosial dan infrastruktur – pemerintah harus memastikan bahwa perencanaan anggaran dilakukan dengan matang.

Amplop anggaran (indikatif) yang disusun oleh pemerintah menjadi acuan utama dalam menentukan berapa besar alokasi APBN untuk setiap sektor prioritas. Adapun dalam APBN 2025, anggaran belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.500 triliun, dengan fokus utama pada belanja sosial dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Amplop anggaran digunakan sebagai batasan atau alokasi indikatif yang memberikan panduan dalam menyusun perencanaan anggaran tahunan. Hal tersebut merupakan kerangka dasar yang memastikan bahwa anggaran tidak melebihi kemampuan fiskal negara.

Sebagai contoh, dalam APBN 2025, sektor pendidikan mendapat alokasi sebesar 20% dari total belanja, sementara sektor kesehatan dialokasikan sekitar Rp200 triliun. Artinya, melalui perencanaan yang berbasis pada amplop anggaran, pemerintah dapat menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak dan keterbatasan sumber daya, sehingga dapat meminimalkan risiko defisit yang berlebihan.

Selain itu, tak hanya kualitas perencanaan yang menjadi kunci, melainkan Monitoring dan Evaluasi (monev) juga sangat penting dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efisien dan efektif. Monev yang ketat sangat diperlukan untuk menghindari masalah serupa di masa depan.

Monitoring dan evaluasi yang tepat tidak hanya berguna untuk mendeteksi penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan rencana awal. Sebagai contoh, program makan siang gratis yang dianggarkan Rp400 triliun memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

Monev yang efektif akan membantu pemerintah dalam menilai efektivitas program-program yang dijalankan pemerintah terhadap target yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran yang tepat berperan penting dalam menjaga kesehatan APBN dan efisiensi belanja negara. Pengelolaan yang cermat tidak hanya memastikan janji politik dapat terealisasi dengan baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Semoga.