Serangan ke Erick Adalah Serangan ke Jokowi?
Selasa, 11 Agustus 2020 - 12:08 WIB
loading...
A
A
A
Bukan hanya konsolidasi bisnis, tapi koneksi unit bisnis dengan perusahaan BUMN lain juga dibenahi. Erick juga menata koneksi antaraperusahaan semen dengan BUMN karya atau perusahaan pupuk dengan BUMN pertanian.
Persoalan ini sangat strategis karena seiring serbuan Covid-19, Erick sebagai Menteri BUMN juga merumuskan rasionalisasi dan pengurangan capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) dari berbagai perusahaaan pelat merah.
Menyimak apa yang dilakukan Erick, maka kritik Adian terkesan hanya menyentuh urusan yang sangat remeh temeh alias tidak mendasar dan substansial terkait dengan perbaikan kinerja BUMN sebagai organisasi bisnis.
Balik Dikritik
Alhasil atas serangkaian kritiknya tersebut, Adian pun menuai kritik alias serangan balik dari beberapa pihak. Pada intinya, kritik-kritik Adian selain dinilai tidak substansial juga dinilai tidak murni atau lebih sebagai ungkapan ‘sakit hati karena daftar nama koleganya yang disodorkan tidak atau sangat sedikit yang dipilih menjadi petinggi BUMN, tepatnya komisaris.
Tentu saja Adian menyangkal keras tudingan itu. Namun, soal daftar nama, dia mengakui itu memang diminta langsung oleh Presiden Jokowi dan pihaknya telah menyerahkannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Adian mengaku tak pernah menyerahkannya secara langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Lepas dari kritik-kritik Adian terhadap Erick Thohir dalam cara pengelolaan BUMN, terutama ihwal rekrutmen direksi dan komisaris perusahaan pelat merah, adakah serangan Adian tersebut bisa dipersepsikan sebagai wujud kekecewaan dan ketidakpuasan PDIP terhadap Jokowi?
Wabil khusus terkait dengan kekecewaan PDIP dengan posisi Menteri BUMN yang bukan diisi kader PDIP atau setidaknya sosok yang diinginkan partai banteng tersebut?
Kewenangan Luas
Harus diakui, Menteri BUMN memang memiliki kewenangan begitu besar dan luas dalam penentuan orang-orang yang akan duduk menjadi pimpinan BUMN, entah itu posisi direksi atau komisaris. Alhasil, siapapun partai yang berkuasa pasti mengincar kursi kementerian itu.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa partai yang menggenggam kursi Menteri BUMN hamper bisa dipastikan tak akan kesulitan dalam menggalang dana.
Persoalan ini sangat strategis karena seiring serbuan Covid-19, Erick sebagai Menteri BUMN juga merumuskan rasionalisasi dan pengurangan capital expenditure (capex) dan operational expenditure (opex) dari berbagai perusahaaan pelat merah.
Menyimak apa yang dilakukan Erick, maka kritik Adian terkesan hanya menyentuh urusan yang sangat remeh temeh alias tidak mendasar dan substansial terkait dengan perbaikan kinerja BUMN sebagai organisasi bisnis.
Balik Dikritik
Alhasil atas serangkaian kritiknya tersebut, Adian pun menuai kritik alias serangan balik dari beberapa pihak. Pada intinya, kritik-kritik Adian selain dinilai tidak substansial juga dinilai tidak murni atau lebih sebagai ungkapan ‘sakit hati karena daftar nama koleganya yang disodorkan tidak atau sangat sedikit yang dipilih menjadi petinggi BUMN, tepatnya komisaris.
Tentu saja Adian menyangkal keras tudingan itu. Namun, soal daftar nama, dia mengakui itu memang diminta langsung oleh Presiden Jokowi dan pihaknya telah menyerahkannya kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Adian mengaku tak pernah menyerahkannya secara langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Lepas dari kritik-kritik Adian terhadap Erick Thohir dalam cara pengelolaan BUMN, terutama ihwal rekrutmen direksi dan komisaris perusahaan pelat merah, adakah serangan Adian tersebut bisa dipersepsikan sebagai wujud kekecewaan dan ketidakpuasan PDIP terhadap Jokowi?
Wabil khusus terkait dengan kekecewaan PDIP dengan posisi Menteri BUMN yang bukan diisi kader PDIP atau setidaknya sosok yang diinginkan partai banteng tersebut?
Kewenangan Luas
Harus diakui, Menteri BUMN memang memiliki kewenangan begitu besar dan luas dalam penentuan orang-orang yang akan duduk menjadi pimpinan BUMN, entah itu posisi direksi atau komisaris. Alhasil, siapapun partai yang berkuasa pasti mengincar kursi kementerian itu.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa partai yang menggenggam kursi Menteri BUMN hamper bisa dipastikan tak akan kesulitan dalam menggalang dana.
Lihat Juga :
