alexametrics

UU MD3 dan Akrobat Politik Jokowi

loading...
UU MD3 dan Akrobat Politik Jokowi
Muhammad Yahdi Salampessy, Dosen Fakultas Hukum Indonesia.Foto/Istimewa
A+ A-
Muhammad Yahdi Salampessy
Dosen Fakultas Hukum Indonesia

UNDANG-UNDANG Per­ubah­an Kedua atas Undang-Undang No 17 Ta­hun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah res­mi diberi nomor oleh p­e­m­e­rin­tah, yak­ni Undang-Undang No 2 Ta­hun 2018. Penomoran UU MD3 ter­­se­but langsung m­e­nuai ber­ba­gai kecaman dari ber­ba­gai ele­men masyarakat ka­re­na dinilai da­­pat mencederai demokrasi.

Sejumlah aksi penolakan atas UU MD3 ramai dilakukan di sejumlah daerah. Masyarakat ra­mai mencibir dan menyindir undang-undang tersebut m­el­a­lui media sosial. Bahkan ma­sya­ra­kat juga menyebar petisi pe­no­lakan atas UU MD3.

Pada saat yang bersamaan, su­­dah ada permohonan uji m­a­te­­ri UU MD3 di Mahkamah Kons­ti­tusi (MK). Hingga kini ada tiga pe­mohon uji materi UU MD3 yang teregister di MK. Ke­ti­ganya ya­itu Partai Solidaritas In­donesia (PSI), Forum Kajian Hu­kum Kons­titusi (FKHK), dan pe­mo­hon perseorangan war­na negara atas nama Zico Leo­nard Dj­a­gar­do dan Joshua Sa­tria Collins.

Akibat Hukum Penolakan Presiden
 
Kontroversi UU MD3 men­do­rong Presiden Joko Widodo (Jo­kowi) untuk tidak me­nan­da­ta­ngani UU tersebut. Padahal UU MD3 tersebut telah dibahas ber­sa­ma antara DPR dan p­e­me­rin­tah serta telah mendapatkan per­se­t­ujuan bersama. Per­se­tu­ju­an ber­sama itu menjadi pe­nan­da UU MD3 telah disepakati dan di­te­ri­ma dengan segala ma­t­e­ri muatan yang terkandung di dalamnya.

Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 meng­atur bahwa setiap ran­cang­an undang-undang d­i­ba­has oleh Dewan Perwakilan Rak­yat dan Presiden untuk menda­pat persetujuan ber­sa­ma. Se­lan­jut­nya Pasal 20 ayat (4) meng­atur presiden menge­sah­kan ran­cangan undang-undang yang telah disetujui ber­s­ama un­tuk menjadi undang-undang.

Merujuk pada Pasal 20 ayat (2) dan (4) UUD 1945 tersebut, pe­merintah yang dipimpin Pre­si­den seakan mengamini se­lu­ruh ketentuan pasal yang ada di da­lam UU MD3. Lalu kenapa hing­ga detik-detik terakhir Pre­si­den mengambil sikap men­o­lak untuk menandatangani UU MD3?

Padahal mengacu pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pem­ben­tukan Peraturan Per­undang-undangan (UU P3), sebuah RUU di­sahkan oleh Pre­si­den dengan mem­bubuhkan tan­­da tangan da­lam jangka wak­­tu paling lama 30 (tiga pu­luh) hari terhitung sejak RUU ter­sebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Menjadi pertanyaan adalah, apakah tidak ditan­da­ta­ngani­nya sebuah RUU membawa dam­­pak hukum yang berarti ter­ha­dap RUU tersebut? Jawaban­nya tidak. Tidak adanya tan­da ta­ngan Presiden tidak mem­b­awa dam­pak hukum apa pun ka­rena pa­da saat sebuah RUU su­dah d­i­se­pakati bersama oleh DPR dan Pre­siden, secara oto­ma­tis ber­arti Presiden dianggap te­lah se­tu­ju terhadap seluruh ke­tentuan pa­sal yang ter­kan­dung dalam undang-undang ter­sebut.

Akrobat Politik Jokowi
 
Sikap Presiden yang tidak me­nan­datangani UU MD3 se­sung­gu­h­nya menghadirkan se­jum­lah per­tanyaan. Apakah ini me­ru­pa­kan akrobat politik Pre­si­d­en Jo­ko­wi di tahun politik? Pre­siden se­olah tidak ingin ke­hi­langan mu­ka dan dukungan pub­lik di te­ngah maraknya dan gen­carnya kri­­tik terhadap UU MD3.

Kendati secara politik sikap Pre­siden dapat dipahami, sec­a­ra hukum apa yang dilakukan Pre­siden tersebut menciptakan se­buah anomali hukum. Dalam lo­gika sederhana, Presiden de­ngan jelas mengetahui dan ter­li­bat dalam proes pembuatan UU MD3 dari awal sampai akhir pem­b­ahasan sampai undang-undang tersebut pada akhirnya men­dapatkan persetujuan ber­sa­ma DPR dan Presiden.

Jika Presiden selaku pe­me­gang kekuasaan pemerintahan ti­dak setuju dengan materi muat­an yang terkandung da­lam revisi UU MD3, seharusnya pe­nolakan Presiden dilakukan da­lam fase pembahasan dan/ atau persetujuan bersama DPR. De­ngan demikian tidak dapat di­benarkan secara etis hukum ke­tika suatu RUU yang sudah men­dapatkan persetujuan ber­sa­ma dalam sidang, kemudian ti­d­ak ditandatangani atau tidak di­sahkan Presiden.

Sikap “me­no­lak” yang saat ini dilakukan Pre­siden terkesan bak pah­la­wan kesiangan karena toh  nasi te­lah menjadi bubur. UU MD3 te­lah disahkan dan tidak adanya tan­da tangan dari Presiden ti­dak berarti apa-apa.
Fenomena tersebut juga da­pat ditangkap sebagai indikasi bu­­ru­knya komunikasi antara Pre­siden dan pejabat yang d­i­tun­juk untuk membahas UU MD3 bersama DPR pada saat sidang.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak