Survei Indopol: Jelang Akhir Masa Jabatan, Kinerja Jokowi Mendapat Rapor Merah
loading...
Kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya mendapatkan rapor merah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir masa jabatannya mendapatkan rapor merah. Hal itu terpotret dalam hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh Indopol bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto menjelaskan, menurunnya persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi tampak dalam sejumlah indikator. Di antaranya, dalam pemberantasan korupsi yang mengalami penurunan sebesar 7,2% sejak Juni 2023 dari 60,48% menjadi 53,3%.
”Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang juga mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6.29% dari 74,11% menjadi 67,82%,” ujarnya, Senin (27/11/2023).
Selain itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Makruf Amin pada November 2023 juga mengalami penurunan terutama di bidang pembukaan lapangan kerja hanya sebesar 49,76% serta penanganan pengangguran dan kemiskinan 49,44%.
”Pascaputusan MK No. 90 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan sidang etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik Ketua Hakim MK Anwar Usman terkait putusan syarat pendaftaran capres-cawapres memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia,” katanya.
Menurut Ratno, berdasarkan hasil survei sekitar 62,1% publik yang mengetahui tentang keputusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024 tersebut, menyatakan tidak setuju sebesar 51.45% dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19.92%.
“Alasan publik tidak setuju karena keputusan MK tersebut penuh dengan unsur politis dan memberikan karpet merah anak presiden, keputusan MK tersebut menciderai rasa keadilan hukum di Indonesia, dan tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktik nepotisme mengingat Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran Rakabuming Raka yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi,” paparnya.
Tidak hanya itu, dari 52,74% publik yang mengetahui atau mendengar tentang MKMK menggelar sidang soal laporan dugaan pelanggaran kode etik, sebanyak 68,5% publik setuju MKMK menggelar sidang tersebut dan yang menyatakan tidak setuju hanya 24,9%.
Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistyanto menjelaskan, menurunnya persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi tampak dalam sejumlah indikator. Di antaranya, dalam pemberantasan korupsi yang mengalami penurunan sebesar 7,2% sejak Juni 2023 dari 60,48% menjadi 53,3%.
”Begitu pula dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang juga mengalami tren menurun sejak Juni 2023 sebesar 6.29% dari 74,11% menjadi 67,82%,” ujarnya, Senin (27/11/2023).
Selain itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Makruf Amin pada November 2023 juga mengalami penurunan terutama di bidang pembukaan lapangan kerja hanya sebesar 49,76% serta penanganan pengangguran dan kemiskinan 49,44%.
”Pascaputusan MK No. 90 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dan sidang etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik Ketua Hakim MK Anwar Usman terkait putusan syarat pendaftaran capres-cawapres memperparah kondisi buruknya penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia,” katanya.
Menurut Ratno, berdasarkan hasil survei sekitar 62,1% publik yang mengetahui tentang keputusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres 2024 tersebut, menyatakan tidak setuju sebesar 51.45% dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19.92%.
“Alasan publik tidak setuju karena keputusan MK tersebut penuh dengan unsur politis dan memberikan karpet merah anak presiden, keputusan MK tersebut menciderai rasa keadilan hukum di Indonesia, dan tidak etis dalam penyelenggaraan negara karena penuh dengan praktik nepotisme mengingat Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran Rakabuming Raka yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi,” paparnya.
Tidak hanya itu, dari 52,74% publik yang mengetahui atau mendengar tentang MKMK menggelar sidang soal laporan dugaan pelanggaran kode etik, sebanyak 68,5% publik setuju MKMK menggelar sidang tersebut dan yang menyatakan tidak setuju hanya 24,9%.
Explore More