Perubahan UU Pemilu: Membangun Sistem Pemilu yang Demokratis, Berkeadilan, dan Berintegritas

Ikhwan Fahrojih
Direktur Eksekutif Pradipta Institute, Jakarta

REVISI Undang-Undang Pemilu merupakan momentum penting untuk melakukan reformasi sistem politik Indonesia. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, serta dinamika demokrasi nasional menunjukkan bahwa perubahan tidak cukup hanya bersifat teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek substansial guna memperkuat kualitas demokrasi konstitusional.

Pembahasan revisi UU Pemilu saat ini juga diarahkan pada sedikitnya sepuluh isu strategis yang menjadi perhatian berbagai kalangan. Pertama, penataan sistem pemilu legislatif. Perdebatan mengenai sistem proporsional terbuka, proporsional tertutup, maupun sistem campuran harus berorientasi pada dua tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas representasi rakyat dan memperkuat kelembagaan partai politik. Sistem yang dipilih harus mampu menjaga keseimbangan antara kedaulatan pemilih dengan pembenahan institusi partai.

Kedua, penataan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ambang batas perlu dirumuskan secara proporsional agar tidak menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh representasi politik, namun tetap mampu menciptakan sistem kepartaian yang efektif sehingga pemerintahan lebih stabil.

Ketiga, penyesuaian pengaturan presidential threshold. Setelah berbagai perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan pencalonan presiden harus diarahkan untuk menjamin persaingan yang lebih terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kekuatan politik sesuai prinsip konstitusi.