Pemilu 2024 dalam Bayang-Bayang Orkestrasi Penguasa
Jum'at, 17 November 2023 - 20:31 WIB
loading...
Presiden Jokowi dinilai sedang membangun dinasti politik setelah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres 2024. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tudingan membangun dinasti politik setelah majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2024, ditanggapi santai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran. Keduanya kompak menjawab 'serahkan kepada rakyat'.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan Jokowi tersebut sekadar menutupi pelanggaran konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas syarat usia capres-cawapres.
"Jokowi dan Gibran secara teknis benar, memang semua tergantung rakyat. Hanya rakyat itu mereka tafsir sebatas kertas suara, dan kertas suara sepanjang kekuasaan oligarki memimpin, punya akses yang mendapatkan kertas suara lebih dulu sebelum sampai ke tangan rakyat yang sesungguhnya," kata Dedi di Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Baca juga: Pengamat Hukum Tegaskan Putusan MKMK Jadi Penentu terkait Dinasti Politik
Belum lagi dengan kekuasaan yang dimiliki, kata Dedi, Presiden Jokowi bisa saja mengatur dan mempergunakan perangkat negara. "Belum lagi soal netralitas aparatur negara yang kian diragukan, artinya Gibran juga Jokowi pada dasarnya sedang mempermainkan konstitusi, mereka tidak memberikan jalan terbaik, tetapi memanfaatkan nama rakyat untuk memaksa mendapatkan legitimasi yang untungkan keduanya saja," ujarnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan Jokowi tersebut sekadar menutupi pelanggaran konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas syarat usia capres-cawapres.
"Jokowi dan Gibran secara teknis benar, memang semua tergantung rakyat. Hanya rakyat itu mereka tafsir sebatas kertas suara, dan kertas suara sepanjang kekuasaan oligarki memimpin, punya akses yang mendapatkan kertas suara lebih dulu sebelum sampai ke tangan rakyat yang sesungguhnya," kata Dedi di Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Baca juga: Pengamat Hukum Tegaskan Putusan MKMK Jadi Penentu terkait Dinasti Politik
Belum lagi dengan kekuasaan yang dimiliki, kata Dedi, Presiden Jokowi bisa saja mengatur dan mempergunakan perangkat negara. "Belum lagi soal netralitas aparatur negara yang kian diragukan, artinya Gibran juga Jokowi pada dasarnya sedang mempermainkan konstitusi, mereka tidak memberikan jalan terbaik, tetapi memanfaatkan nama rakyat untuk memaksa mendapatkan legitimasi yang untungkan keduanya saja," ujarnya.
Lihat Juga :
