Survei Indopol: Jelang Akhir Masa Jabatan, Kinerja Jokowi Mendapat Rapor Merah
Senin, 27 November 2023 - 21:20 WIB
loading...
A
A
A
Jika membaca data hasil survei Indopol tentang buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia, secara kualitatif sepertinya kandidat potensial yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
”Paslon ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menko Polhukam. Dia membentuk tim Reformasi hukum di Kemenko Pulhukam. Paslon yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam hukum dibutuhkan karena kondisi hukum berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama pascaputusan MK,” ujarnya.
Dekan FH Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengatakan, temuan survei Indopol menunjukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum Indonesia akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terbukti dari 84,67% publik menyatakan setuju dengan pendapat tersebut.
”Putusan MKMK menetapkan telah terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim dalam proses putusan MK No.90,” katanya.
Survei ini tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan kriteria responden yang berumur 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling, berjumlah 1.240 responden. Margin of error adalah sebesar ± 2.85%, pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden terpilih dilakukan wawancara tatap muka (face to face interview) oleh surveyor yang sebelumnya telah dilatih dan responden merefleksikan laki-laki/perempuan dan berbagai jenis profesi. Quality Control dilakukan secara berlapis yakni melalui spotcheck lapangan oleh supervisor sebanyak 30% dari jumlah responden yang sudah diwawancarai secara acak, call back responden dan foto GPS. Waktu wawancara tatap muka 6 – 12 November 2023.
”Paslon ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menko Polhukam. Dia membentuk tim Reformasi hukum di Kemenko Pulhukam. Paslon yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam hukum dibutuhkan karena kondisi hukum berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama pascaputusan MK,” ujarnya.
Dekan FH Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto mengatakan, temuan survei Indopol menunjukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum Indonesia akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terbukti dari 84,67% publik menyatakan setuju dengan pendapat tersebut.
”Putusan MKMK menetapkan telah terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim dalam proses putusan MK No.90,” katanya.
Survei ini tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan kriteria responden yang berumur 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu. Pengambilan sampel dengan cara multistage random sampling, berjumlah 1.240 responden. Margin of error adalah sebesar ± 2.85%, pada tingkat kepercayaan 95%.
Responden terpilih dilakukan wawancara tatap muka (face to face interview) oleh surveyor yang sebelumnya telah dilatih dan responden merefleksikan laki-laki/perempuan dan berbagai jenis profesi. Quality Control dilakukan secara berlapis yakni melalui spotcheck lapangan oleh supervisor sebanyak 30% dari jumlah responden yang sudah diwawancarai secara acak, call back responden dan foto GPS. Waktu wawancara tatap muka 6 – 12 November 2023.
(cip)
Lihat Juga :
