MK Diminta Putuskan Uji Formil Putusan Usia Capres Cawapres Sebelum Penetapan Paslon Pilpres 2024
Kamis, 09 November 2023 - 08:35 WIB
loading...
A
A
A
“Apalagi berdasarkan jadwal KPU, tanggal 8 November adalah hari terakhir proses pencalonan yang membuka ruang penggantian capres-cawapres yang sudah didaftarkan sebelumnya. Versi lainnya saya baca Ketua KPU menyebut waktunya bisa sampai dengan tanggal 13 November,” katanya.
Sepengetahuannya, dulu pernah ada perkara tentang hak memilih untuk Pilpres 2009 yang perkaranya langsung diputuskan oleh MK pada sidang pertama. “Jadi sekali sidang langsung diputus oleh MK. Barangkali ini bisa menjadi yurisprudensi untuk memutus perkara 141/PUU-XXI/2023 secara lebih cepat agar partai politik yang sudah mendaftarkan capres-cawapres dapat menyesuaikan diri,” imbuhnya.
Soal perkara 141/PUU-XXI/2023 nantinya akan diputus dengan substansi yang sama dengan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 atau akan muncul tafsir baru dari Mahkamah tentang ketentuan batas usia capres-cawapres, Partai Buruh akan menghormatinya.
“Bagi kami, yang terpenting dari persoalan ini adalah bukan soal berapa batasan usia capres/cawapres. Bukan pula soal siapa pihak yang akan diuntungan dari aturan tersebut. Tetapi yang terpenting bagi Partai Buruh adalah bagaimana konstitusi benar-benar dapat ditegakkan setegak-tegaknya, dan sehormat-hormatnya oleh para hakim konstitusi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menggugat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara nomor 90/PUU- XXI/2023 tentang batas usia minimal capres dan cawapres. Ia meminta agar putusan itu dibatalkan. Maju sebagai penggugat lainnya yaitu Denny Indrayana.
Keduanya menilai bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil lantaran bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Salah satunya Pasal 17 ayat (5) dan (6) yang berkaitan agar Hakim mengundurkan diri apabila mengadili perkara yang melibatkan keluarga. Pasal ini juga menyatakan apabila ketentuan itu dilanggar maka putusannya menjadi tidak sah.
“Menyatakan pembentukan putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tulis Petitum dalam pokok perkara yang dilansir dari dokumen Indrayana Centre for Goverment, Constitution and Society.
Zainal Arifin dan Denny Indrayana juga meminta agar MK menangguhkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan putusan tersebut. Bersamaan dengan itu juga meminta agar berlakunya putusan tersebut ditunda.
"Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023. Menyatakan menangguhkan tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023," tulis keterangan itu.
Sepengetahuannya, dulu pernah ada perkara tentang hak memilih untuk Pilpres 2009 yang perkaranya langsung diputuskan oleh MK pada sidang pertama. “Jadi sekali sidang langsung diputus oleh MK. Barangkali ini bisa menjadi yurisprudensi untuk memutus perkara 141/PUU-XXI/2023 secara lebih cepat agar partai politik yang sudah mendaftarkan capres-cawapres dapat menyesuaikan diri,” imbuhnya.
Soal perkara 141/PUU-XXI/2023 nantinya akan diputus dengan substansi yang sama dengan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 atau akan muncul tafsir baru dari Mahkamah tentang ketentuan batas usia capres-cawapres, Partai Buruh akan menghormatinya.
“Bagi kami, yang terpenting dari persoalan ini adalah bukan soal berapa batasan usia capres/cawapres. Bukan pula soal siapa pihak yang akan diuntungan dari aturan tersebut. Tetapi yang terpenting bagi Partai Buruh adalah bagaimana konstitusi benar-benar dapat ditegakkan setegak-tegaknya, dan sehormat-hormatnya oleh para hakim konstitusi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menggugat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara nomor 90/PUU- XXI/2023 tentang batas usia minimal capres dan cawapres. Ia meminta agar putusan itu dibatalkan. Maju sebagai penggugat lainnya yaitu Denny Indrayana.
Keduanya menilai bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil lantaran bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Salah satunya Pasal 17 ayat (5) dan (6) yang berkaitan agar Hakim mengundurkan diri apabila mengadili perkara yang melibatkan keluarga. Pasal ini juga menyatakan apabila ketentuan itu dilanggar maka putusannya menjadi tidak sah.
“Menyatakan pembentukan putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tulis Petitum dalam pokok perkara yang dilansir dari dokumen Indrayana Centre for Goverment, Constitution and Society.
Zainal Arifin dan Denny Indrayana juga meminta agar MK menangguhkan tindakan atau kebijakan yang berkaitan dengan putusan tersebut. Bersamaan dengan itu juga meminta agar berlakunya putusan tersebut ditunda.
"Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023. Menyatakan menangguhkan tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023," tulis keterangan itu.
(rca)
Lihat Juga :
