Dinasti Politik dan Implikasi Hukum Putusan MK Nomor 90

Dalam kekosongan hukum melakukan perlawanan atau upaya hukum terhadap setiap putusan MKRI aquo diperkuat oleh Pasal 47 UU MKRI yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, maka tidaklah mudah untuk membatalkannya. Namun demikian, di dalam Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana nepotisme yang secara tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana selama-lamanya 12 tahun, sehingga alasan pembatalan putusan aquo secara hukum kuat dan memadai serta sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat masa kini. Dan dalam keadaan kekosongan hukum tersebut maka adagium yang menyatakan bahwa ada benarnya adagium bahwa jika hakim dihadapkan kepada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mendahulukan keadilan.

Bagaimana seharusnya perlakuan hukum pidana terhadap tindak pidana nepotisme yang diduga telah dilakukan Hakim MKRI dalam perkara aquo? Doktrin Hukum Pidana yang telah diakui universal menganut konsep daad-dader strafrecht di mana pelaku hanya dapat dipidana jika perbuatannya dilarang dalam undang-undang dan telah terbukti kesalahannya melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Selain doktrin hukum tersebut, juga diakui konsep penyertaan dalam tindak pidana atau deelneming; yang meliputi siapa yang melakukan (dader), siapa yang turut serta melakukan (mede-dader), siapa yang disuruh melakukan (medepleger), dan siapa yang membantu melakukan (doen-pleger). Namun demikian, kajian hukum pidana tidak berhenti di situ, melainkan opsi tinjauan aspek hukum pidana “terpaksa” harus berhenti sementara karena ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU MKRI Tahun 2004 menyatakan bahwa, Hakim Konstitusi hanya dapat dikenakan tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak kejahatan terhadap keamanan negara.

Merujuk ketentuan UU MKRI aquo, semakin jelas dan terang bahwa dinasti politik yang telah terjadi diperkuat oleh imunitas (kekebalan hukum) Hakim MKRI. Sehubungan dengan hal tersebut, sekalipun tampak langkah perlawanan atas putusan MKRI dalam perkara Nomor 90 (akan) sirna, namun putusan MKRI dalam perkara aquo tidak dapat dieksekusi (unexecutable decisions) dengan alasan setiap UU termasuk UU Perubahan tidak berlaku surut alias dia hanya berlaku sejak UU atau UU Perubahan diundangkan. Implikasi Putusan MKRI Nomor 90 dan UU Perubahan UU Pemilu hanya berlaku sejak diundangkannya.

Contoh UU MKRI pada BAB VIII KETENTUAN PENUTUP- Pasal 88 -Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Dalam konteks hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum mengikat suatu UU dalam sistem hukum Indonesia lebih menentukan berlakunya suatu ketentuan hukum tertulis daripada yurisprudensi.