Pembahasan RPP Kesehatan Dinilai Tak Beri Ruang Partisipasi Petani Tembakau
loading...
A
A
A
Hal ini juga linear dengan penurunan produksi legal dari produk rokok, yang juga diikuti oleh penurunan angka prevalensi perokok dewasa selama 5 tahun terakhir menurut data BPS. Penolakan RPP Kesehatan terjadi di berbagai tempat.
Pada pekan lalu, sekelompok pekerja tembakau melakukan aksi membagikan lembaran aspirasi di beberapa kantor Kementerian di Jakarta. Di Yogyakarta, Komunitas Kretek bersama anak-anak muda Sleman mengadakan konser sederhana mengkritik RPP Kesehatan.
Agus sebagai bagian dari petani tembakau menanggapi hal ini sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap para pekerja dan petani tembakau. "Mereka buruh tembakau ketika RPP Kesehatan disahkan mereka juga terkena dampak negatif. Kami (para petani tembakau) sangat terbantu dengan adanya gerakan penolakan RPP Kesehatan dari semua pihak," kata Agus
Agus berharap pemerintah berkenan untuk membongkar ulang pasal-pasal tembakau yang ada di RPP Kesehatan. Dia berpendapat, para petani punya hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
"Petani tembakau masih warga negara Indonesia yang sah, maka negara jangan sampai melupakannya. Dan tembakau adalah tidak lepas dari regulasi, ketika negara ini makmur maka semua petani harus dimakmurkan tanpa kecuali," pungkasnya.
Pada pekan lalu, sekelompok pekerja tembakau melakukan aksi membagikan lembaran aspirasi di beberapa kantor Kementerian di Jakarta. Di Yogyakarta, Komunitas Kretek bersama anak-anak muda Sleman mengadakan konser sederhana mengkritik RPP Kesehatan.
Agus sebagai bagian dari petani tembakau menanggapi hal ini sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap para pekerja dan petani tembakau. "Mereka buruh tembakau ketika RPP Kesehatan disahkan mereka juga terkena dampak negatif. Kami (para petani tembakau) sangat terbantu dengan adanya gerakan penolakan RPP Kesehatan dari semua pihak," kata Agus
Agus berharap pemerintah berkenan untuk membongkar ulang pasal-pasal tembakau yang ada di RPP Kesehatan. Dia berpendapat, para petani punya hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
"Petani tembakau masih warga negara Indonesia yang sah, maka negara jangan sampai melupakannya. Dan tembakau adalah tidak lepas dari regulasi, ketika negara ini makmur maka semua petani harus dimakmurkan tanpa kecuali," pungkasnya.
(rca)