Buruh Pertanyakan Kewenangan Kemenkes di RPMK Tembakau
Kamis, 17 Oktober 2024 - 20:19 WIB
loading...
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) menuai kontroversi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) terus menuai kontroversi. Pasalnya, aturan tersebut dinilai terburu-buru tanpa pembahasan dengan berbagai pihak, serta masuk ke dalam ranah perekonomian yang bukan jadi kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau dan Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengaku mendapatkan undangan dari Kemenkes untuk pembahasan RPMK Tembakau setelah aksi tersebut. Namun, kemudian dibatalkan secara mendadak oleh Kemenkes.
“Sesuai kesepakatan, kami akan dilibatkan dalam penyusunan Permenkesnya. Tadinya akan dilakukan tanggal 16, tetapi diundur hingga pemberitahuan selanjutnya. Selain kemasan polos, aturan mengenai radius 200 meter dari satuan pendidikan dan bermain anak juga harus direvisi,” ungkap Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto, Kamis (17/10/2024).
Baca juga: Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 dan RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik
Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengaku tidak mendapatkan undangan dari Kemenkes seperti yang diterima Sudarto. Seharusnya Kemenkes wajib mengundang pihak industri terkait peraturan yang menyangkut industri.
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau dan Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengaku mendapatkan undangan dari Kemenkes untuk pembahasan RPMK Tembakau setelah aksi tersebut. Namun, kemudian dibatalkan secara mendadak oleh Kemenkes.
“Sesuai kesepakatan, kami akan dilibatkan dalam penyusunan Permenkesnya. Tadinya akan dilakukan tanggal 16, tetapi diundur hingga pemberitahuan selanjutnya. Selain kemasan polos, aturan mengenai radius 200 meter dari satuan pendidikan dan bermain anak juga harus direvisi,” ungkap Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto, Kamis (17/10/2024).
Baca juga: Penolakan PP Nomor 28 Tahun 2024 dan RPMK Akibat Minimnya Partisipasi Publik
Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi mengaku tidak mendapatkan undangan dari Kemenkes seperti yang diterima Sudarto. Seharusnya Kemenkes wajib mengundang pihak industri terkait peraturan yang menyangkut industri.
Lihat Juga :
