Aspek Hukum Pidana Kontroversi Pernyataan RG di Depan Massa Buruh

Romli Atmasasmita
Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran

PERNYATAAN RG di depan masa buruh di Bekasi minggu kedua Agustus telah menimbulkan kontroversi dan keonaran di dalam masyarakat karena dipandang bertentangan dengan nilai kesopanan, kesusilaan, dan bahkan dengan peraturan per-UU-an yang berlaku.

Kegaduhan dalam masyarakat terjadi karena di dalam pernyataan RG antara lain, …..hal yaitu pernyataan pertama: ”10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara”. Kedua: ”Manusia yang berupaya menutupi kejahatan dia lebih buruk dari keledai, itu dasarnya itu kita coba ucapkan secara lantang tentu ada konsekuensinya saya bisa ditangkap tiap hari itu.”

Ketiga: “Tapi kita mesti ambil risiko itu kalau kita ingin ada perubahan satu kali dalam sejarah buruh di tahun 2023 pernah membuat perubahan. Langkah itu yang akan kita tempuh 10 Agustus nanti itu.”

Keempat: “Ya memang itu dasarnya, di dalam keadaan kebimbangan sementara Presiden Jokowi tidak pernah perduli permintaan buruh dia berupaya menunda pemilu karena dia tidak dapat kesepakatan dari siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser.”

Kelima: ”Itu bajingan tolol. Kalau dia bajingan yang pinter dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut ajaib bajingan tapi pengecut”. Keenam: ”Jadi teman-teman kita harus lantangkan ini, saya percaya 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol bukan saya percaya, saya inginkan”.

Ketujuh: ”..sejarah menempuh jalurnya sendiri tidak ada perubahan tanpa pergerakan, saya bisa kasih kritik macam-macam tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa sejarahnya begitu sunnatullah-Nya begitu, jadi hari ini kita lakukan konsolidasi dalam upaya memastikan bahwa tidak akan ada yang mampu menghalang-halangi gerakan kita buruh, tidak ada yang mampu menghalangi keadilan tapi kita sebut seminar.”

Merujuk ketujuh isi pernyataan RG di depan massa buruh tersebut dari aspek hukum pidana sudah tampak jelas dan terang bahwa pernyataan RG tidak termasuk kritik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis kecuali pernyataan yang dilandasi itikad tidak baik terhadap pemerintah pada umumnya dan khususnya Presiden Joko Widodo. Itikad tidak baik itu dilampiaskan dengan menggunakan kata-kata kotor atau tidak sopan terhadap seorang Presiden RI yang merupakan lambang negara dan dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia.

Jika RG mengatakan dalam berbagai medsos bahwa pernyataannya ditujukan terhadap presiden sebagai pemegang jabatan publik akan tetapi RH juga harus memberikan alasan-alasan yang diterima dan diakui Hukum yang berlaku di negeri ini, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilanggar Presiden Joko Widodo.

Dan jikapun ada pelanggaran hukum oleh Presiden terdapat mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah barang tentu seharusnya sudah dipahami oleh seorang RG yang menurut pengakuannya, seorang intelektual.