Urgensi Indonesia Melawan UE Menjegal Nikel
Senin, 10 Juli 2023 - 05:20 WIB
loading...
A
A
A
Saat dipercaya sebagai Sekjen UNCTAD pada 1964, Presbich memproyeksikan gagasan strukturalis ke panggung global dengan harapan dapat menegosiasikan distribusi manfaat perdagangan internasional yang lebih setara melalui kebijakan perdagangan baru untuk pembangunan.
Ia berharap 'tatanan ekonomi internasional baru' bisa terwujud, yang ditandai adanya peningkatan harga ekspor komoditas primer dari negara berkembang, dan negara-negara maju membuka pintu ekspor industri dari selatan atau negara berkembang.
baca juga: Program Mobil Listrik Pacu Hilirisasi Bijih Nikel
Kemudian, mencabut subsidi pertanian untuk petani serta langkah-langkah proteksionis untuk pertanian yang diterapkan negara maju, dan mengatur perilaku perusahaan multinasional untuk memastikan manfaat yang lebih besar bagi tuan rumah di Selatan.
Namun, kritik yang muncul sejak 1949 ternyata hingga kini tidak mengubah cara pandang dan sikap UE dan negara-negara barat terhadap negara-negara berkembang. Watak dan sikap mereka tidak beranjak dari era kolonialisme. Mereka masih merasa sebagai juragan dunia yang sok mengatur dan mau menang sendiri.
Perilaku inilah yang ditunjukkan UE dan lembaga internasional yang merupakan kepanjangan tangannya dalam mengatur ekonomi dunia dan merepresentasikan kepentingannya, IMF atau WTO, terhadap Indonesia.
baca juga: Soal Ekspor 5 Juta Ton Bijih Nikel Bodong ke China, Anggota DPR: Segera Lacak Perusahaan Mana!
Merekaberupaya mengatur agar Indonesia hanya mengekspor raw material nikel dan komoditas tambang lainnya. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mengancam nilai tambah yang mereka nikmati selama ini.
Berdasar pemahaman ini, muara langkah UE menghajar hilirisasi nikel adalah agar tetap mengendalikan Indonesia dan negara-negara berkembang lain, mempertahankan privilase nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam dunia, dan tidak mau negara-negara berkembang naik kelas dan bisa menikmati kesejahteraan.
UE ingin tetap menjadi negara center, sedangkan di luarmereka, termasuk Indonesia, harus tetap sebagai negara pheriphery atau pinggiran yang terbelakang dan pas-pasan.
On The Right Track
”Digugat di WTO, terus. Kalah, tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju, bagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita.” Demikianlah sikap tegas Presiden Jokowi dalam menghadapi penjegalan yang dilakukan UE terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia.
baca juga: Tak Hanya Nikel, Jokowi Minta Stop Ekspor Bauksit Tahun Depan
Apapun rintangannya,Jokowi bersikukuh meneruskanhilirisasi nikel karena kebijakan inilahkunci negeri membawa Indonesia sebagainegara maju dan sejahtera. Konsistensi hilirisasi akan mendorong Indonesiapada 2045 menjadi negara dengan pendapatan domestik bruto berkisar USD9 triliun-11 triliun dan pendapatan per kapita USD21.000-29.000.
Pernyataan Jokowi bahwa hilirisasi nikel akan menjadi pengungkit kekayaan negara bukanlah isapan jempol. Pada 2022, berdasarlaporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nikel dan produk olahannya di Indonesia tercatat senilai USD5,97 miliar dengan volume 777.411,8 ton pada 2022.
Nilai tersebut melonjak hingga 369,37% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar USD1,27 miliar dengan volume 166.331,7 ton. Bagaimana lonjakan pendapatan itu terjadi? Dalam konteks penerimaan negara,sejak kebijakan larangan ekspor diterapkan,pajak ekspor komoditas memang mengalami pengurangan.
baca juga: Larangan Ekspor Nikel Mentah Membuahkan Hasil, Jokowi: Selanjutnya Bauksit hingga Timah
Namun, penerapan hilirisasi membuat pemerintah mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan (PPh) badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta PPh pasal 21 dari tenaga kerja. Tak kalah pentingnya adalahmeningkatnya lapangan pekerjaan.
Bagi Indonesia, nikel memang bisa menjadi andalan utama. Betapa tidak, Indonesia dikarunia bahan tambang ini dengan jumlah sangat besar. Berdasar laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel di dunia diperkirakan mencapai 3,3 juta metrik ton pada 2022. Jumlah itu meningkat 20,88% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 2,73 juta metrik ton.
Dengan jumlah produksi ini,Indonesia menjadi penghasil nikel nomor satu. Total produksinya diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu. Indonesia tercatat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia pada 2022 yakni mencapai 21 juta metrik ton.
Ia berharap 'tatanan ekonomi internasional baru' bisa terwujud, yang ditandai adanya peningkatan harga ekspor komoditas primer dari negara berkembang, dan negara-negara maju membuka pintu ekspor industri dari selatan atau negara berkembang.
baca juga: Program Mobil Listrik Pacu Hilirisasi Bijih Nikel
Kemudian, mencabut subsidi pertanian untuk petani serta langkah-langkah proteksionis untuk pertanian yang diterapkan negara maju, dan mengatur perilaku perusahaan multinasional untuk memastikan manfaat yang lebih besar bagi tuan rumah di Selatan.
Namun, kritik yang muncul sejak 1949 ternyata hingga kini tidak mengubah cara pandang dan sikap UE dan negara-negara barat terhadap negara-negara berkembang. Watak dan sikap mereka tidak beranjak dari era kolonialisme. Mereka masih merasa sebagai juragan dunia yang sok mengatur dan mau menang sendiri.
Perilaku inilah yang ditunjukkan UE dan lembaga internasional yang merupakan kepanjangan tangannya dalam mengatur ekonomi dunia dan merepresentasikan kepentingannya, IMF atau WTO, terhadap Indonesia.
baca juga: Soal Ekspor 5 Juta Ton Bijih Nikel Bodong ke China, Anggota DPR: Segera Lacak Perusahaan Mana!
Merekaberupaya mengatur agar Indonesia hanya mengekspor raw material nikel dan komoditas tambang lainnya. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mengancam nilai tambah yang mereka nikmati selama ini.
Berdasar pemahaman ini, muara langkah UE menghajar hilirisasi nikel adalah agar tetap mengendalikan Indonesia dan negara-negara berkembang lain, mempertahankan privilase nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam dunia, dan tidak mau negara-negara berkembang naik kelas dan bisa menikmati kesejahteraan.
UE ingin tetap menjadi negara center, sedangkan di luarmereka, termasuk Indonesia, harus tetap sebagai negara pheriphery atau pinggiran yang terbelakang dan pas-pasan.
On The Right Track
”Digugat di WTO, terus. Kalah, tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju, bagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita.” Demikianlah sikap tegas Presiden Jokowi dalam menghadapi penjegalan yang dilakukan UE terhadap kebijakan hilirisasi nikel Indonesia.
baca juga: Tak Hanya Nikel, Jokowi Minta Stop Ekspor Bauksit Tahun Depan
Apapun rintangannya,Jokowi bersikukuh meneruskanhilirisasi nikel karena kebijakan inilahkunci negeri membawa Indonesia sebagainegara maju dan sejahtera. Konsistensi hilirisasi akan mendorong Indonesiapada 2045 menjadi negara dengan pendapatan domestik bruto berkisar USD9 triliun-11 triliun dan pendapatan per kapita USD21.000-29.000.
Pernyataan Jokowi bahwa hilirisasi nikel akan menjadi pengungkit kekayaan negara bukanlah isapan jempol. Pada 2022, berdasarlaporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nikel dan produk olahannya di Indonesia tercatat senilai USD5,97 miliar dengan volume 777.411,8 ton pada 2022.
Nilai tersebut melonjak hingga 369,37% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar USD1,27 miliar dengan volume 166.331,7 ton. Bagaimana lonjakan pendapatan itu terjadi? Dalam konteks penerimaan negara,sejak kebijakan larangan ekspor diterapkan,pajak ekspor komoditas memang mengalami pengurangan.
baca juga: Larangan Ekspor Nikel Mentah Membuahkan Hasil, Jokowi: Selanjutnya Bauksit hingga Timah
Namun, penerapan hilirisasi membuat pemerintah mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan (PPh) badan, pajak pertambahan nilai (PPN), serta PPh pasal 21 dari tenaga kerja. Tak kalah pentingnya adalahmeningkatnya lapangan pekerjaan.
Bagi Indonesia, nikel memang bisa menjadi andalan utama. Betapa tidak, Indonesia dikarunia bahan tambang ini dengan jumlah sangat besar. Berdasar laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), produksi nikel di dunia diperkirakan mencapai 3,3 juta metrik ton pada 2022. Jumlah itu meningkat 20,88% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 2,73 juta metrik ton.
Dengan jumlah produksi ini,Indonesia menjadi penghasil nikel nomor satu. Total produksinya diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu. Indonesia tercatat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia pada 2022 yakni mencapai 21 juta metrik ton.
Lihat Juga :
