Aliansi Kebangsaan Gelar FGD Peran Agama dalam Melaksanakan Ketertiban Dunia
Sabtu, 03 Juni 2023 - 14:45 WIB
loading...
Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dalam FGD bertema Peran Agama dalam Ikut Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial yang digelar secara daring, Jumat (2/6/2023). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Agama dinilai ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal itu merupakan aktualisasi gagasan politik tentang relevansi nilai-nilai universal kemanusiaan pada agama agar berkontribusi konstruktif bagi solusi masalah dunia.
Hal ini dikatakan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Peran Agama dalam Ikut Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial yang digelar secara daring, Jumat (2/6/2023). FGD menghadirkan narasumber Imam Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar, Duta Besar sekaligus Ketua Forum Duta Besar Prof Makarim Wibisono, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Najib Azca.
"Hak asasi manusia (HAM) sebagai atribut sekularitas dalam konteks hubungan antarmanusia (dimensi horizontal), tidak dapat dipisahkan dari kewajiban asasi manusia (KAM) dalam konteks hubungan keillahian (dimensi vertikal) wujud ketaatan makhluk pada penciptanya, yaitu menjadi rakhmatan lil alamiin," kata Pontjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/6/2023).
Menurut Pontjo, secara hakiki, HAM dan KAM bersifat manunggal, demi terwujudnya ketertiban dunia. Untuk itu, sikap mental perilaku pemimpin dunia perlu dipengaruhi agar memiliki kemauan dan komitmen politik untuk melaksanakan nilai-nilai universal kemanusiaan pada agama, dalam memperjuangkan kepentingan negaranya vis-à-vis kepentingan masyarakat dunia.
Pontjo mengatakan, hubungan internasional perlu melibatkan negara-negara yang mengarusutamakan akal sehat bagi terciptanya keamanan dan kesejahteraan serta kenyamanan hidup semua manusia dan bangsa. Hal itu perlu dilaksanakan melalui penghormatan pada kesetaraan (equality) dan keadilan sosial (social justice) bagi kemartabatan manusia (human dignity) sebagai makhluk mulia ciptaan-Nya.
"Pemahaman tersebut jelas relevan bagi bangsa Indonesia untuk berkontribusi konstruktif mendukung pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintahan negara Indonesia, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945," kata Pontjo.
Hal ini dikatakan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Peran Agama dalam Ikut Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial yang digelar secara daring, Jumat (2/6/2023). FGD menghadirkan narasumber Imam Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar, Duta Besar sekaligus Ketua Forum Duta Besar Prof Makarim Wibisono, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Najib Azca.
"Hak asasi manusia (HAM) sebagai atribut sekularitas dalam konteks hubungan antarmanusia (dimensi horizontal), tidak dapat dipisahkan dari kewajiban asasi manusia (KAM) dalam konteks hubungan keillahian (dimensi vertikal) wujud ketaatan makhluk pada penciptanya, yaitu menjadi rakhmatan lil alamiin," kata Pontjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/6/2023).
Menurut Pontjo, secara hakiki, HAM dan KAM bersifat manunggal, demi terwujudnya ketertiban dunia. Untuk itu, sikap mental perilaku pemimpin dunia perlu dipengaruhi agar memiliki kemauan dan komitmen politik untuk melaksanakan nilai-nilai universal kemanusiaan pada agama, dalam memperjuangkan kepentingan negaranya vis-à-vis kepentingan masyarakat dunia.
Pontjo mengatakan, hubungan internasional perlu melibatkan negara-negara yang mengarusutamakan akal sehat bagi terciptanya keamanan dan kesejahteraan serta kenyamanan hidup semua manusia dan bangsa. Hal itu perlu dilaksanakan melalui penghormatan pada kesetaraan (equality) dan keadilan sosial (social justice) bagi kemartabatan manusia (human dignity) sebagai makhluk mulia ciptaan-Nya.
"Pemahaman tersebut jelas relevan bagi bangsa Indonesia untuk berkontribusi konstruktif mendukung pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintahan negara Indonesia, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945," kata Pontjo.
Lihat Juga :
