Aliansi Kebangsaan Gelar FGD Peran Agama dalam Melaksanakan Ketertiban Dunia

JAKARTA - Agama dinilai ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal itu merupakan aktualisasi gagasan politik tentang relevansi nilai-nilai universal kemanusiaan pada agama agar berkontribusi konstruktif bagi solusi masalah dunia.

Hal ini dikatakan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Peran Agama dalam Ikut Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan Sosial yang digelar secara daring, Jumat (2/6/2023). FGD menghadirkan narasumber Imam Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar, Duta Besar sekaligus Ketua Forum Duta Besar Prof Makarim Wibisono, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Najib Azca.

"Hak asasi manusia (HAM) sebagai atribut sekularitas dalam konteks hubungan antarmanusia (dimensi horizontal), tidak dapat dipisahkan dari kewajiban asasi manusia (KAM) dalam konteks hubungan keillahian (dimensi vertikal) wujud ketaatan makhluk pada penciptanya, yaitu menjadi rakhmatan lil alamiin," kata Pontjo dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/6/2023).



Menurut Pontjo, secara hakiki, HAM dan KAM bersifat manunggal, demi terwujudnya ketertiban dunia. Untuk itu, sikap mental perilaku pemimpin dunia perlu dipengaruhi agar memiliki kemauan dan komitmen politik untuk melaksanakan nilai-nilai universal kemanusiaan pada agama, dalam memperjuangkan kepentingan negaranya vis-à-vis kepentingan masyarakat dunia.

Pontjo mengatakan, hubungan internasional perlu melibatkan negara-negara yang mengarusutamakan akal sehat bagi terciptanya keamanan dan kesejahteraan serta kenyamanan hidup semua manusia dan bangsa. Hal itu perlu dilaksanakan melalui penghormatan pada kesetaraan (equality) dan keadilan sosial (social justice) bagi kemartabatan manusia (human dignity) sebagai makhluk mulia ciptaan-Nya.

"Pemahaman tersebut jelas relevan bagi bangsa Indonesia untuk berkontribusi konstruktif mendukung pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintahan negara Indonesia, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945," kata Pontjo.

Menggalang, membangun, dan mengembangkan upaya dan kegiatan agar nilai-nilai universal kemanusiaan pada agama juga berkontribusi konstruktif dalam melaksanakan ketertiban dunia (world order) adalah cita-cita (das Sollen) bangsa Indonesia yang cinta pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai tiga kriteria kondisi prasyarat bagi ketertiban dunia.

Baca juga: Pasca-R20: Agama sebagai Solusi global dan Agenda Kemanusiaan?

"Komunitas non-state actors dengan dilandasi semangat spiritualitas, memiliki peran penting untuk membangun titik temu, titik tumpu dan titik tuju agar nilai-nilai universal kemanusiaan pada agama yang dapat digunakan sebagai solusi krisis dunia," katanya.

Salah satu langkah kongkret untuk menjadikan agama sebagai dasar membangun ketertiban/perdamaian dunia, diprakarsai oleh Indonesia melalui PBNU dengan menggagas Forum Religion of Twenty (R-20) sebagai bagian dari forum KTT Ke-17 G-20 yang diselenggarakan tanggal 1–2 November 2022 yang lalu di Bali dalam bentuk engagement group.

"Langkah awal Indonesia itu perlu ditindak-lanjuti secara koheren dan konsisten pada lingkup internal dan external agar berkelanjutan (sustainable) dan menjadi bagian integral second track diplomacy bagi pemajuan kepentingan Indonesia di kalangan masyarakat dunia internasional. Tentu diharapkan, agar dialog konstruktif yang dibangun dalam forum ini tidak berhenti pada tataran konsep semata, tetapi mewujud secara nyata dalam upaya perdamaian dunia," kata Pontjo.

Dia mengingatkan selama masih ada negara adikuasa maupun negara adidaya berambisi memimpin sistem pemerintahan dunia secara individual atau kolektif, berlandaskan politik kekuatan untuk berkuasa yang berujung pada eksploitasi, monopoli, dominasi dan hegemoni atas kepentingan hajat hidup manusia, bangsa dan negara lain, maka gagasan menjadikan nilai-nilai universal kemanusiaan pada agama untuk mencegah dan mengatasi ketegangan, konflik dan peperangan merupakan opsi solusi masalah dunia yang relevan dan berguna.

"Sebagai konsekuensi logis, idea tersebut perlu diperjuangkan agar didukung semua manusia dan bangsa berbagai negara penghuni planet bumi ini," katanya.

Menjadikan agama sebagai world soft power melalui upaya spiritual diplomacy sebagai sarana untuk meredam dan mengatasi ambisi power politics negara adikuasa maupun negara adidaya yang bersifat eksploitatif jelas Pontjo adalah suatu keniscayaan, sehingga gagasan Indonesia pada KTT Ke-17 G-20 di Bali, perlu terus diperjuangkan pada berbagai fora internasional.

Perhelatan R-20 yang digelar di Bali memiliki makna strategis untuk mendorong perdamaian global. Apa yang bisa dikontribusikan agama untuk mendorong ketertiban/perdamaian dunia, inilah pertanyaan utama yang coba dicari jawabannya dalam forum tersebut yang mengambil tema Revealing and Nurturing Religion as Source of Global Solution.

Dari sini dapat dilihat bahwa agama memiliki peranan penting yang dapat mengatur dan membentuk para penganutnya untuk menciptakan perdamaian di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan hubungan baik antar sesama umat manusia.

"Walaupun dalam kenyataannya, masih banyak yang menjadikan agama sebagai sarana untuk kepentingan kelompok-kelompok yang tidak menyukai perdamaian dunia," katanya.

Sejarah buruk relasi antaragama sebagaimana terjadi di Eropa pada abad pertengahan, harus menjadi pengingat dan pembelajaran bagi semua. Bahwa dalam truth claim yang tanpa batas, tidak ada dampak positif yang disisakan kecuali kekerasan dan peperangan.

"Karena itu, kita menaruh harapan besar terhadap tindaklanjut forum R-20 tersebut dan seluruh umat beragama di dunia secara umum dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia," katanya.