FIFA dan Harga Diri Bangsa
loading...
A
A
A
Harga Diri Bangsa
Kasus ini membawa pelajaran penting tentang sikap yang diambil para pendiri bangsa terhadap olahraga yang tidak bisa dipisahkan dari politik. Bila direfleksikan pada kondisi sekarang, sikap penolakan itu persis berdiri dalam alur historis di atas.
Secara deskriptif, Piala Dunia U-20 ini melibatkan 24 tim dari enam konfederasi berbeda, yakni AFC (Asia), UEFA (Eropa), CONMEBOL (Amerika Selatan), CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia), CAF (Afrika), dan OFC (Oseania).
Secara kronologis, wacana tuan rumah bagi Indoensia sudah berlangsung sejak empat tahun lalu. Hal itu diawali dalam pengumuman Presiden FIFA di Shanghai, China pada 24 November 2019. Keputusan Indonesia sebagai tuan rumah itu mengalahkan pesaingnya, yakni Brasil dan Peru.
Sejak saat itu, Pemerintah pun menyiapkan lapangan Stadion Jakabaring (Palembang, Sumatera Selatan), Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung, Jawa Barat), Stadion Manahan (Solo, Jawa Tengah), dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Gianyar, Bali).
Dalam proses perebutan tiket menjadi peserta piala dunia, pada 25 Juni 2022 Israel dinyatakan berhasil lolos ke Piala Dunia setelah Serbia kalah dari Austria melalui skor 2-3.
Saat itu Ketua Umum PSSI menjamin kehadiran Israel di Indonesia. Ini didukung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dengan argumentasi bahwa kita perlu memisahkan politik dan olahraga. Rencana penyelenggaraan itu makin menguat ketika Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (18/10/2022) silam.
Akan tetapi, menjelang penyelenggaraan, pada 14 Maret 2023 Gubernur Bali I Wayan Koster menulis surat ke Menpora yang berisi penolakan untuk kedatangan Israel. Hal itu disusul oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang turut serta menolak Israel.
Argumentasinya didasarkan pada pentingnya melestarikan ideologi Bung Karno. Penolakan itu semakin menguat ketika organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut serta menolak. Ketika dikonfirmasi, Dubes Palestina untuk Indonesia sendiri tidak mempermasalahkan kehadiran Israel di Indonesia.
Atas dasar polemik yang muncul di atas, pihak PSSI pada Minggu (26/03) membatalkan agenda drawing pertandingan Piala Dunia yang sedianya akan dilakukan akhir bulan Maret. Alasannya, karena pihak FIFA sudah membatalkan agenda yang merupakan bagian penyelenggaraan event besar tersebut. FIFA berdalih bahwa Pemerintah ingkar janji dalam pemberian garansi untuk Israel.
Kendati kegagalan sudah di depan mata, pada detik-detik terakhir (29 Maret 2023) Presiden Joko Widodo memerintahkan Erick Thohir menemui Presiden FIA di Doha, Qatar. Pertemuan itu tetap saja tidak membuahkan hasil karena FIFA tetap mencabut status tuan rumah dan bermaksud memberikan sanksi terhadap PSSI.
Kasus ini membawa pelajaran penting tentang sikap yang diambil para pendiri bangsa terhadap olahraga yang tidak bisa dipisahkan dari politik. Bila direfleksikan pada kondisi sekarang, sikap penolakan itu persis berdiri dalam alur historis di atas.
Secara deskriptif, Piala Dunia U-20 ini melibatkan 24 tim dari enam konfederasi berbeda, yakni AFC (Asia), UEFA (Eropa), CONMEBOL (Amerika Selatan), CONCACAF (Amerika Utara, Tengah, dan Karibia), CAF (Afrika), dan OFC (Oseania).
Secara kronologis, wacana tuan rumah bagi Indoensia sudah berlangsung sejak empat tahun lalu. Hal itu diawali dalam pengumuman Presiden FIFA di Shanghai, China pada 24 November 2019. Keputusan Indonesia sebagai tuan rumah itu mengalahkan pesaingnya, yakni Brasil dan Peru.
Sejak saat itu, Pemerintah pun menyiapkan lapangan Stadion Jakabaring (Palembang, Sumatera Selatan), Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung, Jawa Barat), Stadion Manahan (Solo, Jawa Tengah), dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Gianyar, Bali).
Dalam proses perebutan tiket menjadi peserta piala dunia, pada 25 Juni 2022 Israel dinyatakan berhasil lolos ke Piala Dunia setelah Serbia kalah dari Austria melalui skor 2-3.
Saat itu Ketua Umum PSSI menjamin kehadiran Israel di Indonesia. Ini didukung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dengan argumentasi bahwa kita perlu memisahkan politik dan olahraga. Rencana penyelenggaraan itu makin menguat ketika Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (18/10/2022) silam.
Akan tetapi, menjelang penyelenggaraan, pada 14 Maret 2023 Gubernur Bali I Wayan Koster menulis surat ke Menpora yang berisi penolakan untuk kedatangan Israel. Hal itu disusul oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang turut serta menolak Israel.
Argumentasinya didasarkan pada pentingnya melestarikan ideologi Bung Karno. Penolakan itu semakin menguat ketika organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut serta menolak. Ketika dikonfirmasi, Dubes Palestina untuk Indonesia sendiri tidak mempermasalahkan kehadiran Israel di Indonesia.
Atas dasar polemik yang muncul di atas, pihak PSSI pada Minggu (26/03) membatalkan agenda drawing pertandingan Piala Dunia yang sedianya akan dilakukan akhir bulan Maret. Alasannya, karena pihak FIFA sudah membatalkan agenda yang merupakan bagian penyelenggaraan event besar tersebut. FIFA berdalih bahwa Pemerintah ingkar janji dalam pemberian garansi untuk Israel.
Kendati kegagalan sudah di depan mata, pada detik-detik terakhir (29 Maret 2023) Presiden Joko Widodo memerintahkan Erick Thohir menemui Presiden FIA di Doha, Qatar. Pertemuan itu tetap saja tidak membuahkan hasil karena FIFA tetap mencabut status tuan rumah dan bermaksud memberikan sanksi terhadap PSSI.
Explore More