SBY Pertanyakan Kegentingan Negara Ubah Sistem Pemilu, Hasto: Tak Memahami Jas Merah

SBY menjelaskan, dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan sistem demokrasi yang sehat, ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak. Maksudnya, jika para pemangku kebijakan hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara atau perlu dilibatkan.

Misalnya dengan sistem referendum yang formal maupun jajak pendapat yang tidak terlalu formal. Menurutnya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) dimiliki dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar berkaitan dengan hajat hidup rakyat secara keseluruhan.

“Menurut pendapat saya, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa, yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya),” tuturnya.

Dengan demikian, SBY menekankan pentingnya rakyat perlu diajak bicara. Pemangku kebijakan harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat.

Dia mengatakan bahwa segala urusan merupakan urusan pemangku kebijakan sebagai pemegang kuasa bukanlah hal yang bijak. Dia juga menilai tidak bijak jika semua urusan harus berdasarkan yang kuat dan yang lemah.

“Sama halnya dengan hukum politik ‘yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah’, tentu juga bukan pilihan kita,” pungkasnya.