Spending Better
Selasa, 24 Januari 2023 - 11:52 WIB
loading...
Candra Fajri Ananda (Foto: Ist)
A
A
A
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
SEJARAH mengukir bahwa pada 1776, Adam Smith, seorang ekonom klasik, menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nations, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien, di mana “tangan tak terlihat” (invisible hand) akan menstimulus pasar menunju keseimbangan. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah, karena hal itu akan mendistorsi pasar.
Akan tetapi bersama dengan berkembangnya revolusi industri, dan kemudian terjadi The Great Depression pada 1930, meluluh lantakkan kepercayaan pada prinsip ekonomi pasar tersebut.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Munculnya depresi tersebut, memaksa para ekonom menawarkan pemikiran ekonomi yang berbeda. John Maynard Keynes, ekonom dari Inggris memberikan pandangan betapa peran pemerintah dalam perekonomian, yang sedang tertekan, untuk merangsang permintaan dan menstimulus produksi, mampu menaikkan permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi, memperbaiki alokasi dan distribusi untuk mendorong kinerja perekonomian secara keseluruhan.
Selama pandemi 2,5 tahun terakhir, di mana perekonomian nasional sangat tertekan, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berhasil membawa Indonesia keluar dari jurang resesi akibat pandemi. Kebijakan fiskal sebagai instrumen telah mampu menjaga daya beli masyarakat dan produksi terjaga untuk tetap menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat. Capaian pertumbuhan yang cukup tinggi, selama 2022, menandakan bahwa Indonesia berhasil keluar dari tekanan sebagai dampak pandemi.
Perbaikan Kualitas Belanja
Bentuk intervensi pemerintah dari sisi fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja pendidikan, dan lain-lain.Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
SEJARAH mengukir bahwa pada 1776, Adam Smith, seorang ekonom klasik, menerbitkan buku yang berjudul The Wealth of Nations, di mana salah satu prinsip yang ditawarkan adalah kebebasan pasar. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan pasar bebas akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien, di mana “tangan tak terlihat” (invisible hand) akan menstimulus pasar menunju keseimbangan. Prinsip ini menolak campur tangan pemerintah, karena hal itu akan mendistorsi pasar.
Akan tetapi bersama dengan berkembangnya revolusi industri, dan kemudian terjadi The Great Depression pada 1930, meluluh lantakkan kepercayaan pada prinsip ekonomi pasar tersebut.
Baca berita menarik lainnya di e-paper koran-sindo.com
Munculnya depresi tersebut, memaksa para ekonom menawarkan pemikiran ekonomi yang berbeda. John Maynard Keynes, ekonom dari Inggris memberikan pandangan betapa peran pemerintah dalam perekonomian, yang sedang tertekan, untuk merangsang permintaan dan menstimulus produksi, mampu menaikkan permintaan agregat melalui kebijakan stabilisasi, memperbaiki alokasi dan distribusi untuk mendorong kinerja perekonomian secara keseluruhan.
Selama pandemi 2,5 tahun terakhir, di mana perekonomian nasional sangat tertekan, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berhasil membawa Indonesia keluar dari jurang resesi akibat pandemi. Kebijakan fiskal sebagai instrumen telah mampu menjaga daya beli masyarakat dan produksi terjaga untuk tetap menjaga pemenuhan kebutuhan masyarakat. Capaian pertumbuhan yang cukup tinggi, selama 2022, menandakan bahwa Indonesia berhasil keluar dari tekanan sebagai dampak pandemi.
Perbaikan Kualitas Belanja
Bentuk intervensi pemerintah dari sisi fiskal, salah satunya dilakukan melalui kebijakan pengeluaran/belanja pemerintah seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja pendidikan, dan lain-lain.Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
