Tantangan Indonesia Lepas dari Jebakan Pendapatan Menengah

Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik FINE Institute

INDONESIA masih mengandalkan pengumpulan pajak dengan cara yang cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong masyarakat mencapai Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai untuk meraup penerimaan negara. Instrumen pajak konsumsi ini cenderung lebih menyasar kelas menengah, yang secara perlahan semakin merasa tercekik oleh beban pajak, terutama karena daya beli mereka tidak meningkat seiring dengan kenaikan beban tersebut.

Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal dalam pengenaan pajak. Jika pajak terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif untuk berproduksi atau berbelanja, yang pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan negara. Indonesia saat ini mengandalkan PPN dan cukai yang dapat menghambat konsumsi kelas menengah, terutama ketika daya beli mereka melemah akibat tekanan ekonomi global. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada 2022 tercatat sekitar 9-10%, salah satu yang terendah di kawasan ASEAN, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak secara efisien.

Sementara itu, pemerintah cenderung boros dalam mengalokasikan anggaran sosial bagi kelompok miskin melalui program-program bantuan sosial (bansos), yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial hanya efektif jika digunakan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, bukan sekadar menambah konsumsi sementara. Tanpa ada program yang mendorong peningkatan keterampilan dan kapasitas ekonomi, kebijakan ini hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek dan tidak memperkuat fondasi ekonomi.

Ketika penerimaan negara tidak diiringi dengan kebijakan ekonomi yang memadai untuk meningkatkan sektor-sektor produktif, ekonomi akan terjebak dalam pertumbuhan yang stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat investasi yang tinggi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jika pemerintah tidak fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif dan investasi, Indonesia akan semakin sulit keluar dari jebakan middle-income trap .

Korupsi dan Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar untuk Reformasi

Korupsi adalah salah satu masalah struktural yang terus menghambat perkembangan Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 38 dari 100 pada tahun 2023, peringkat 110 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi penghambat utama bagi reformasi institusi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, institusi yang lemah dan korupsi yang merajalela mengurangi insentif untuk berinovasi, sehingga menghambat pertumbuhan jangka panjang.