Fokus Janji Politik

Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PEMBANGUNAN ekonomi yang berkelanjutan memerlukan fondasi yang kuat melalui kebijakan yang tepat dan alokasi sumber daya yang optimal agar dapat menciptakan kesejahteraan yang merata serta meningkatkan daya saing nasional. Dalam dinamika pembangunan, janji politik tidak hanya menjadi sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Alokasi anggaran yang tepat sasaran menjadi instrumen utama dalam mendukung realisasi komitmen tersebut, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, infrastruktur, dan pendidikan.

Anggaran negara memiliki peran strategis dalam merealisasikan janji politik pemerintah, terutama dalam membangun kemandirian di sektor-sektor vital seperti pangan, energi, dan industri. Kemandirian pangan menjadi prioritas utama untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sehingga ketahanan pangan nasional dapat terwujud.

Sementara itu, kemandirian energi bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor energi serta mendorong pemanfaatan sumber daya energi terbarukan guna menjaga keberlanjutan dan stabilitas pasokan energi dalam negeri. Di sisi lain, kemandirian industri diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing nasional di tingkat global.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengalokasikan anggaran secara tepat dan efektif guna membangun infrastruktur pendukung, memperkuat riset dan inovasi, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha di sektor-sektor strategis ini.

Kendati demikian, upaya merealisasikan kemandirian di berbagai sektor tidak dapat terwujud tanpa sistem keuangan yang kuat dan mendalam. Pendalaman sektor keuangan menjadi instrumen kunci dalam memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang stabil, efisien, dan berkelanjutan.

Alhasil, sebagai upaya merealisasikan pendalaman sektor keuangan, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai entitas keuangan nasional yang diharapkan mampu berperan sebagai katalisator utama dalam menyalurkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor riil.

Oleh sebab itu, Danantara perlu memperkuat fungsi intermediasi keuangan dengan meningkatkan efisiensi dalam menyalurkan dana kepada sektor-sektor strategis. Selain itu, penguatan inklusi keuangan juga menjadi langkah penting, di mana masyarakat, khususnya UMKM, perlu mendapatkan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Danantara juga harus membangun sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Realitas Efisiensi Anggaran