Pandemi, Pinjaman Daerah dan Pengelolaan SDM

Senin, 06 Juli 2020 - 06:30 WIB
Meski fasilitas lembaga pemberi pinjaman telah disiapkan, data SMI menunjukkan bahwa dari 450 daerah yang pantas dipilih (eligible), hanya 21 pemda yang melakukan akses dana pinjaman dari SMI. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua daerah yang termasuk eligible tersebut mau berupaya mencari pendanaan selain dari APBN untuk mengakselerasi pembangunan daerahnya.

Seiring memperkuat pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan, kualitas SDM di bidang keuangan juga penting untuk ditingkatkan. Berkaitan dengan hal ini, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) yang selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan paling andal untuk menghasilkan ahli bidang keuangan negara seperti pajak, bea cukai, pengolahan aset, cashManagement, dituntut untuk menyiapkan kebutuhan pemerintah.

Bukan hanya di tingkat kementerian dan lembaga (K/L), melainkan juga untuk pemerintah daerah. Selain memberikan pendidikan dengan gelar, sangat strategis juga jika PKN STAN menghasilkan pendidikan nongelar, termasuk kursus jangka pendek yang bersertifikat dan berorientasi pada keahlian tertentu.

Pada era pandemi saat ini, di mana penerimaan negara turun yang akhirnya berdampak pada jumlah dana yang harus ditransfer juga turun, maka sangat logis jika pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

Selain komitmen, peran SDM di daerah sangat krusial untuk mendorong pengelolaan anggaran lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

Penyediaan SDM yang ahli di bidang keuangan daerah sangat mendesak. Untuk itu, peran PKN STAN––apakah secara mandiri atau melalui kerja sama dengan universitas daerah, akan menjadi kunci dalam akselerasi penyediaan SDM unggul di bidang keuangan.

Kita berharap proses ini akan berjalan dengan cepat, sehingga pandemi ini tidak menjadi alasan bahwa proses pembangunan harus melambat, tetapi melalui pinjaman daerah percepatan pembangunan tetap bisa dilakukan dengan proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Semoga!
(poe)
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More