Politisasi Barat tentang Isu HAM di Xinjiang dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Harryanto Aryodiguno, Ph.D

Dosen jurusan Hubungan Internasional President University, Jababeka-Cikarang.

Wasekjen VI Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo

PADA 31 Agustus 2022 PBB melalui Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR ) merilis pernyataan-pernyataan yang sebetulnya merupakan siklus usang yang terus-menerus diembuskan untuk melakukan aksi provokasi melalui media, khususnya ditujukan kepada negara-negara muslim di dunia.

Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2022 UN Human Rights Council melakukan voting yang diikuti oleh 47 anggota menunjukkan bahwa hanya 17 negara yang setuju untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang . Kebanyakan negara-negara yang setuju tersebut merupakan sekutu atau yang lebih dikenal dengan ‘friends of the West’. 19 negara lainnya termasuk Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas populasi muslim dunia memilih untuk tidak pro Barat dalam hal ini.



Sikap yang diambil oleh Indonesia ini lebih mempertimbangkan kenyataan yang terjadi di Xinjiang denan narasi-narasi yang berkembang di Barat, terutama yang terkait dengan genosida dan pelanggaran HAM di Xinjiang. Pelanggaran HAM di Xinjiang memang ada, tetapi tidak sampai dengan tahap genosida seperti yang digambarkan oleh dunia dan media Barat. Selain itu, 11 negara lainnya termasuk India dan Malaysia ternyata lebih memilih untuk abstain dalam voting ini.



Hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu isu terus-menerus diembuskan dan diulangi, kemudian juga tidak ada langkah nyata atau bantuan apa pun dari negara-negara Barat untuk menyelesaikan permasalahan Xinjiang, publik lebih memilih untuk yakin bahwa isu Xinjiang sebenarnya isu yang sengaja dibuat-buat untuk menjatuhkan China dengan dalih HAM.

Negara-negara yang abstain dalam hal ini juga cenderung memiliki posisi untuk bersuara. Namun, mereka tidak melihat adanya dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang. Tetapi di sisi lain, karena kebanyakan negara yang abstain itu juga memiliki hubungan ekonomi, bisnis, ataupun politik yang sangat dekat dengan Barat, maka mereka memilih aman dengan cara abstain.