Masalah Bebasnya Napi Koruptor

Arah politik hukum pidana khususnya politik pemidanaan tidak lagi semata-mata penjeraan-keadilan retributif saat ini, melainkan pemulihan status harkat martabat narapidana-keadilan restoratif yang berbasis Pancasila.

Perkembangan terkini mengenai perlindungan hak asasi telah diakomodasi di dalam Naskah RUU KUHP/2019–2020 dengan maksud agar sistem hukum pidana mengalami perubahan mendasar mengenai pemidanaan, hak asasi tersangka/terdakwa dan terpidana serta perlakuan yang sama di muka hukum. Tujuannya adalah mencegah kriminalisasi dan penalisasi yang telah merugikan harkat dan martabat kemanusiaan sesama warga masyarakat.