Kasus Enembe Momentum Tata Ulang Otonomi Khusus Papua

Pada kasus dugaan korupsi, KPK saatnya teguh. Ketika bukti-bukti awal korupsi telah di tangan, KPK tetap fokus dan tidak terlena dengan narasi perlawanan yang dibangun kubu Enembe. Apalagi tidak kali ini saja hakikatnya KPK membidik Enembe dengan bukti awal.

Keberhasilan KPK membuktikan bahwa mantan bupati Puncak Jaya ini benar-benar korupsi menjadi modal kuat lembaga ini di mata publik. KPK ke depan akan dianggap benar-benar independen, yang berpijak pada prinsip kebenaran dan keadilan bukan pesanan kelompok tertentu atau bahkan salah satu partai sebagaimana tudingan kubu Enembe.

Pada sisi yang lain, sorotan atas pengelolaan dana otsus Papua ini juga tak bisa dibiarkan. Pemerintah harus menelusuri serius sejauh mana dana yang dikucurkan benar-benar tertuju pada pos yang ditentukan. Melalui pendekatan sistemik, keruwetan pengelolaan anggaran ini harus diurai dan dicarikan solusinya.

Pola mencari penyelesaian di Papua secara beriringan ini tepat untuk melihat lebih komprehensif sejauh mana pembangunan yang didengung-dengungkan dalam dua dekade terakhir terwujud. Jika memang kebocoran anggaran Otsus Papua begitu tinggi, saatnya untuk ditata ulang dan mencari rumusan baru yang terbaik.

Menata ulang pengelolaan anggaran Otsus Papua ini jelas bukan hal ringan. Namun sebagai sesama anak bangsa, semua tentu sepakat bahwa Papua tak boleh terus menerus dibiarkan begini saja. Pembangunan tanah Papua jelas tak sekadar membutuhkan melimpahnya anggaran, namun juga keteguhan niat dan tekad para pemimpinnya.