NATO dan EU: Sejauh Apa Bantuan Mereka terhadap Ukraina?
Sabtu, 19 Maret 2022 - 11:09 WIB
Walau Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa masuknya Ukraina dengan prosedur cepat ke Uni Eropa akan memberikan manfaat kepada negaranya, terutama dalam bidang pertahanan di mana para anggota UE setuju untuk berperang secara militer jika terdapat serangan luar terhadap salah satu negaranya. Maka, jika Ukraina berada di UE, Rusia sekarang akan menghadapi senjata besar-besaran dari Prancis, Jerman, dan lainnya, alih-alih militer Ukraina saja. Namun pada 11 Maret 2022, UE mengeluarkan pernyataan untuk tidak memproses dengan cepat keanggotaan Ukraina ke dalam UE.
Kebijakan pertahanan Eropa merupakan wacana yang sebenarnya sudah sejak lama digaungkan. Lebih dikenal dengan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama sejak Perjanjian Lisbon pada 2007 merupakan kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian tidak hanya di wilayah Eropa namun di seluruh dunia. Jika ditilik balik upaya pertama dalam kebijakan pertahanan Eropa ini dilakukan di perang Korea, antara tahun 1950-1954, pada saat itu masih bernama Komunitas Pertahanan Eropa.
Namun perjanjian ini akhirnya tidak diratifikasi oleh ke enam negara yang terintegrasi dalam integrasi Eropa/ "Inner Six" : negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luxemburg), Perancis, Italia, dan Jerman Barat. Berbagai krisis yang terjadi seperti di Kosovo, Afghanistan, dan Krimea membuat wacana untuk mewujudkan Kebijakan Pertahanan Eropa kembali muncul. Prancis dan Jerman melipatgandakan upaya politik gabungan mereka, khususnya dalam bentuk surat kepada sekutu Eropa mereka, untuk meluncurkan kembali gagasan memasukkan pertahanan dalam kerangka arsitektur Eropa.
Dengan adanya Kebijakan Pertahanan Eropa maka sejumlah 27 negara anggota UE memiliki proyek pertahanan bersama tentang visi yang sama menghadapi tantangan geopolitik dunia. Jika dibayangkan memang terlihat tidak realistis karena ke 27 negara anggota UE yang tentu tidak memiliki kepentingan yang sama atau memiliki tujuan ataupun definisi yang sama mengenai arti ancaman, dan juga memiliki doktrin pertahanan yang berbeda karena perbedaan historis negara masing-masing mencoba untuk merealisasikan proyek ini di ranah operasional.
Dalam hal ini, seperti apa yang dikatakan oleh Ursula Von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, UE memiliki peran sebagai “security provider”. UE nantinya akan memiliki anggaran bersama, senjata bersama, pengadaan militer terpusat, dan institusi untuk mewujudkan perdamaian di dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan ancaman. Perlu diketahui saat ini tidak ada pengaturan tentara Uni Eropa dan domain pertahanan berada di bawah ranah negara-negara anggota dan wacana Kebijakan Pertahanan Eropa belum terealisasi hingga kini.
Dengan adanya krisis Ukraina yang saat ini terjadi UE semakin tersadar bahwa tantangan yang dihadapi di negara-negara tetangga semakin besar, dan sebagai organisasi regional yang ada di Eropa, UE sebenarnya melihat hal ini sebagai suatu kesempatan baru untuk meningkatkan pertahanan Eropa. Sejauh ini Uni Eropa melalui “European Peace Facility” telah membantu Ukraina sebesar 500 juta Euro untuk membiayai pengiriman peralatan militer ke Ukraina.
European Peace Facility merupakan instrumen di luar anggaran yang meningkatkan kemampuan UE untuk bertindak sebagai penyedia keamanan global, didirikan pada Maret 2021 untuk menjaga perdamaian, mencegah konflik, dan memperkuat keamanan internasional. Pembiayaan dan pengiriman senjata oleh UE ke negara dibawah invasi negara lain, dalam kasus ini Ukraina, merupakan aksi yang pertama kali yang dilakukan UE, di mana sebelumnya banyak pihak yang menganggap hal ini tabu, terlebih bantuan yang diberikan oleh UE hanya sekitar bantuan kemanusiaan.
Josep Borrel Fontellas, yang merupakan Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE, kemudian mengatakan UE telah setuju untuk memberikan senjata mematikan, bantuan mematikan kepada tentara Ukraina senilai 450 juta Euro paket dukungan dan 50 juta Euro lebih untuk pasokan tidak-mematikan, seperti bahan bakar dan peralatan pelindung. Memang terdapat upaya dari UE untuk membantu negara dalam krisis secara militer melalui pembiayaan dan pengiriman senjata, namun untuk mewujudkan Kebijakan Pertahanan Eropa, dengan perangkat yang telah dijelaskan sebelumnya tidaklah semudah yang dibayangkan terlebih perlu “political will” yang kuat dari negara-negara anggota.
NATO: Tidak Disetujuinya No Fly Zone, Alternatif Bantuan Apa yang Diberikan NATO terhadap Ukraina?
Banyak pihak berpendapat jika No Fly Zone diberlakukan maka, hal tersebut dapat membuka konfrontasi langsung antara Rusia dan Barat. Terlebih, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan jika pihak ketiga manapun yang mendeklarasikan No-Fly Zone, maka pihak tersebut dianggap ikut serta dalam perang kali ini.
Kebijakan pertahanan Eropa merupakan wacana yang sebenarnya sudah sejak lama digaungkan. Lebih dikenal dengan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama sejak Perjanjian Lisbon pada 2007 merupakan kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara perdamaian tidak hanya di wilayah Eropa namun di seluruh dunia. Jika ditilik balik upaya pertama dalam kebijakan pertahanan Eropa ini dilakukan di perang Korea, antara tahun 1950-1954, pada saat itu masih bernama Komunitas Pertahanan Eropa.
Namun perjanjian ini akhirnya tidak diratifikasi oleh ke enam negara yang terintegrasi dalam integrasi Eropa/ "Inner Six" : negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, dan Luxemburg), Perancis, Italia, dan Jerman Barat. Berbagai krisis yang terjadi seperti di Kosovo, Afghanistan, dan Krimea membuat wacana untuk mewujudkan Kebijakan Pertahanan Eropa kembali muncul. Prancis dan Jerman melipatgandakan upaya politik gabungan mereka, khususnya dalam bentuk surat kepada sekutu Eropa mereka, untuk meluncurkan kembali gagasan memasukkan pertahanan dalam kerangka arsitektur Eropa.
Dengan adanya Kebijakan Pertahanan Eropa maka sejumlah 27 negara anggota UE memiliki proyek pertahanan bersama tentang visi yang sama menghadapi tantangan geopolitik dunia. Jika dibayangkan memang terlihat tidak realistis karena ke 27 negara anggota UE yang tentu tidak memiliki kepentingan yang sama atau memiliki tujuan ataupun definisi yang sama mengenai arti ancaman, dan juga memiliki doktrin pertahanan yang berbeda karena perbedaan historis negara masing-masing mencoba untuk merealisasikan proyek ini di ranah operasional.
Dalam hal ini, seperti apa yang dikatakan oleh Ursula Von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, UE memiliki peran sebagai “security provider”. UE nantinya akan memiliki anggaran bersama, senjata bersama, pengadaan militer terpusat, dan institusi untuk mewujudkan perdamaian di dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan ancaman. Perlu diketahui saat ini tidak ada pengaturan tentara Uni Eropa dan domain pertahanan berada di bawah ranah negara-negara anggota dan wacana Kebijakan Pertahanan Eropa belum terealisasi hingga kini.
Dengan adanya krisis Ukraina yang saat ini terjadi UE semakin tersadar bahwa tantangan yang dihadapi di negara-negara tetangga semakin besar, dan sebagai organisasi regional yang ada di Eropa, UE sebenarnya melihat hal ini sebagai suatu kesempatan baru untuk meningkatkan pertahanan Eropa. Sejauh ini Uni Eropa melalui “European Peace Facility” telah membantu Ukraina sebesar 500 juta Euro untuk membiayai pengiriman peralatan militer ke Ukraina.
European Peace Facility merupakan instrumen di luar anggaran yang meningkatkan kemampuan UE untuk bertindak sebagai penyedia keamanan global, didirikan pada Maret 2021 untuk menjaga perdamaian, mencegah konflik, dan memperkuat keamanan internasional. Pembiayaan dan pengiriman senjata oleh UE ke negara dibawah invasi negara lain, dalam kasus ini Ukraina, merupakan aksi yang pertama kali yang dilakukan UE, di mana sebelumnya banyak pihak yang menganggap hal ini tabu, terlebih bantuan yang diberikan oleh UE hanya sekitar bantuan kemanusiaan.
Josep Borrel Fontellas, yang merupakan Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE, kemudian mengatakan UE telah setuju untuk memberikan senjata mematikan, bantuan mematikan kepada tentara Ukraina senilai 450 juta Euro paket dukungan dan 50 juta Euro lebih untuk pasokan tidak-mematikan, seperti bahan bakar dan peralatan pelindung. Memang terdapat upaya dari UE untuk membantu negara dalam krisis secara militer melalui pembiayaan dan pengiriman senjata, namun untuk mewujudkan Kebijakan Pertahanan Eropa, dengan perangkat yang telah dijelaskan sebelumnya tidaklah semudah yang dibayangkan terlebih perlu “political will” yang kuat dari negara-negara anggota.
NATO: Tidak Disetujuinya No Fly Zone, Alternatif Bantuan Apa yang Diberikan NATO terhadap Ukraina?
Banyak pihak berpendapat jika No Fly Zone diberlakukan maka, hal tersebut dapat membuka konfrontasi langsung antara Rusia dan Barat. Terlebih, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan jika pihak ketiga manapun yang mendeklarasikan No-Fly Zone, maka pihak tersebut dianggap ikut serta dalam perang kali ini.
tulis komentar anda