Kutip Pernyataan Ketua KPK, LaNyalla: Presidential Threshold Sumber Korupsi
Kamis, 16 Desember 2021 - 12:31 WIB
Baca juga: Golkar Tetap Tolak Presidential Threshold 0%, Sebut Berpotensi Timbulkan Kericuhan
Bisa dibayangkan berapa yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah yang 'memborong' partai politik. Sehingga, ada beberapa kasus Pilkada yang melawan kotak kosong atau melawan partai politik minoritas. "Belum lagi biaya kampanye dan biaya saksi yang harus dikeluarkan," ujarnya.
LaNyalla menegaskan tidak akan mengulas praktik korupsi terlalu mendalam. Sebab, sudah sangat banyak pakar dan akademisi, sekaligus aktivis dan pegiat anti-korupsi yang telah melakukan kajian dan penelitian tentang praktik korupsi di daerah.
"Saya ingin mengulas praktik korupsi yang lebih tersamar akibat pemberian ambang batas pencalonan, baik pencalonan presiden maupun pencalonan kepala daerah. Apa itu? Yaitu praktik korupsi kebijakan," papar LaNyalla.
LaNyalla meminta kepada seluruh peserta training PB HMI-MPO untuk mengingat kembali tujuan kita berbangsa, tujuan lahirnya bangsa ini, sekaligus mengingat kembali cita-cita para pendiri bangsa ini. Terbentuknya negara ini, kata LaNyalla, tentu memiliki tujuan. Dan tujuan itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Di mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya.
Menurut LaNyalla, untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara membentuk pemerintahan dan aparatur. Termasuk lembaga negara dalam fungsi legislatif, yudikatif dan auditif. Ketika dalam pelaksanaan tugasnya, LaNyalla menilai lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok, bukan untuk tujuan negara, itu adalah korupsi.
"Jadi, ketika lahir sebuah undang-undang yang menguntungkan segelintir orang atau kelompok dan menyengsarakan rakyat kebanyakan, maka sejatinya Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang yang koruptif!" paparnya.
LaNyalla melanjutkan, perilaku tersebut, apakah kebijakan itu berupa undang-undang atau peraturan daerah atau kebijakan lainnya, apakah itu Keputusan Presiden, Gubernur atau Bupati dan Wali Kota, atau bahkan Peraturan Menteri atau Kepala Dinas, yang ternyata bukan untuk tujuan negara, bukan saja patut kita sebut sebagai praktik korupsi, tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi.
Dikatakannya, oleh karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat (1), maka sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada kosmologi dan spirit Ketuhanan. Sehingga, katanya, kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama.
Bisa dibayangkan berapa yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah yang 'memborong' partai politik. Sehingga, ada beberapa kasus Pilkada yang melawan kotak kosong atau melawan partai politik minoritas. "Belum lagi biaya kampanye dan biaya saksi yang harus dikeluarkan," ujarnya.
LaNyalla menegaskan tidak akan mengulas praktik korupsi terlalu mendalam. Sebab, sudah sangat banyak pakar dan akademisi, sekaligus aktivis dan pegiat anti-korupsi yang telah melakukan kajian dan penelitian tentang praktik korupsi di daerah.
"Saya ingin mengulas praktik korupsi yang lebih tersamar akibat pemberian ambang batas pencalonan, baik pencalonan presiden maupun pencalonan kepala daerah. Apa itu? Yaitu praktik korupsi kebijakan," papar LaNyalla.
LaNyalla meminta kepada seluruh peserta training PB HMI-MPO untuk mengingat kembali tujuan kita berbangsa, tujuan lahirnya bangsa ini, sekaligus mengingat kembali cita-cita para pendiri bangsa ini. Terbentuknya negara ini, kata LaNyalla, tentu memiliki tujuan. Dan tujuan itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Di mana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya.
Menurut LaNyalla, untuk mencapai tujuan tersebut, maka negara membentuk pemerintahan dan aparatur. Termasuk lembaga negara dalam fungsi legislatif, yudikatif dan auditif. Ketika dalam pelaksanaan tugasnya, LaNyalla menilai lembaga dan aparatur tersebut berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok, bukan untuk tujuan negara, itu adalah korupsi.
"Jadi, ketika lahir sebuah undang-undang yang menguntungkan segelintir orang atau kelompok dan menyengsarakan rakyat kebanyakan, maka sejatinya Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang yang koruptif!" paparnya.
LaNyalla melanjutkan, perilaku tersebut, apakah kebijakan itu berupa undang-undang atau peraturan daerah atau kebijakan lainnya, apakah itu Keputusan Presiden, Gubernur atau Bupati dan Wali Kota, atau bahkan Peraturan Menteri atau Kepala Dinas, yang ternyata bukan untuk tujuan negara, bukan saja patut kita sebut sebagai praktik korupsi, tetapi juga pelanggaran terhadap konstitusi.
Dikatakannya, oleh karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat (1), maka sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada kosmologi dan spirit Ketuhanan. Sehingga, katanya, kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama.
tulis komentar anda