Jaga Semangat Otda dan Desentralisasi Fiskal, PKB Minta Masukan Kepala Daerah

JAKARTA - Pemerintah saat ini mengajukan Revisi Rancangan Undang-Undang Hak Keuangan Pusat Daerah (RUU HKPD). PKB memastikan akan mengunakan RUU HKPD sebagai upaya untuk kian mematangan semangat otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal. (Baca Juga :SDM Berkualitas dan Desentralisasi Fiskal)





“Kami ingin memastikan jika revisi RUU HKPD akan tetap menjaga semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menjadi amanat dari reformasi. Maka kami meminta masukan dari para kepala daerah agar memberikan pandangan-pandangannya sehingga melalui revisi RUU HKPD kemandirian daerah segera terealisasi,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat membuka Focus Group Discussion (FGD) RUU HKPD bersama sejumlah kepala daerah secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Selain Cucun Ahmad Syamsurijal, FGD RUU HKPD ini diikuti Sekretaris Fraksi PKB sekaligus Ketua Panja RUU HKPD Fathan Subchi, Wakil Gubernur Lampung Chusnuniah Halim, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah dan Bupati Bandung Dadang Supriatna. Selain itu juga hadiri Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Kudus Hartopo, Bupati Lumajang Thoriqul Haq, dan Bupati Mandailing Natal Jakfar Sukhairi. (Baca Juga :SDM Bidang Keuangan Masih Kurang untuk Perkuat Desentralisasi Fiskal)