Otsus Papua Dinilai Turut Membantu dalam Pembangunan Daerah
Senin, 22 Maret 2021 - 10:48 WIB
Ia bahkan meyakini, Otsus adalah sebuah prakondisi mutlak untuk berlanjutnya pembangunan, karena menjadikan Papua wilayah yang aman dan kondusif.
Sebagaimana dirilis berbagai media massa lokal dan nasional, belum lama ini Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia (AMMPI) Provinsi Papua menggelar untuk rasa mendukung keberlanjutan Otsus dan menuntut pemekaran daerah otonomi baru di Papua.
Salah satu alasan yang saat itu dikemukakan Ketua AMMPI Ali Kabiay, karena kedua hal itu telah terbukti dapat merangsang kemajuan di berbagai daerah di Papua.
Sebenarnya saat berunjuk rasa itu pun AMMPI tidak hanya mengangkat dua masalah tersebut. AMMPI juga mengangkat 10 poin persoalan yang akan mereka teruskan kepada Komisi 1 DPR RI, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.
Selain soal dukungan bagi keberlanjutan Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua serta pemekaran di wilayah tersebut, AMMPI antara lain juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan di Papua terkait adanya indikasi korupsi.
"Meningkatkan status teroris bagi OPM yang banyak melakukan upaya pengacauan keamanan dan kegiatan teros, hingga melakukan pemeriksaan terhadap lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait anggaran Rapat Dengar Pendapat yang mereka pergunakan," tutupnya.
Sebagaimana dirilis berbagai media massa lokal dan nasional, belum lama ini Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia (AMMPI) Provinsi Papua menggelar untuk rasa mendukung keberlanjutan Otsus dan menuntut pemekaran daerah otonomi baru di Papua.
Salah satu alasan yang saat itu dikemukakan Ketua AMMPI Ali Kabiay, karena kedua hal itu telah terbukti dapat merangsang kemajuan di berbagai daerah di Papua.
Sebenarnya saat berunjuk rasa itu pun AMMPI tidak hanya mengangkat dua masalah tersebut. AMMPI juga mengangkat 10 poin persoalan yang akan mereka teruskan kepada Komisi 1 DPR RI, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.
Selain soal dukungan bagi keberlanjutan Otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua serta pemekaran di wilayah tersebut, AMMPI antara lain juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan di Papua terkait adanya indikasi korupsi.
"Meningkatkan status teroris bagi OPM yang banyak melakukan upaya pengacauan keamanan dan kegiatan teros, hingga melakukan pemeriksaan terhadap lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait anggaran Rapat Dengar Pendapat yang mereka pergunakan," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda