Gandeng Artis, Mengapa Tetap Tuai Sinis?

Lizzatul Farhatiningsih, S.I.Kom, M.Si

Pranata Humas Ahli/DPP Iprahumas Indonesia

PANDEMI Covid-19 belum usai. Pemerintah masih terus berusaha menyehatkan masyarakat dan memperbaiki perekonomian negara kita. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan menggandeng para selebritas dan influencer dalam mengkampanyekan program pemerintah.

Namun, belum lama ini viral berita seorang artis yang menjadi pioneer vaksin, malah berpesta setelah divaksin. Hal itu menyebabkan adanya reaksi kecaman dari masyarakat, meski kemudian sang artis memberikan klarifikasi.

Sebelumnya, dilansir dari BBC, survei nasional oleh Kementerian Kesehatan RI melaporkan dua daerah yang memiliki presentase penolak vaksin tertinggi, yaitu Aceh 46% dan Sumatera Barat 47% (sumber: klikdokter.com). Beberapa alasan penolakan juga diungkapkan Psikolog Gracia Ivonika, antara lain karena faktor lingkungan, pola pikir, dan nilai-nilai yang dianut.



Selebritas dianggap sebagai opinion leaders yang dapat membantu suatu gerakan sosial dengan memobilisasi pengikut mereka dan meyakinkan mereka (Benford dan Snow, 2000). Orang-orang yang menjadi sasaran melalui gerakan sosial ini kemudian dapat menerima informasi terkini dan mendapatkan panduan terkait dengan tindakan yang akan diambil (Arceneaux dan Johnson, 2013).

Berbagai penelitian juga telah menyimpulkan bahwa para selebritas dapat menarik perhatian masyarakat terhadap iklan karena daya tarik dan kesukaan mereka (Erdogan, 2001). Selebritas dalam iklan sosial dianggap memiliki pengaruh positif terhadap kredibilitas, ingatan, kesukaan, dan akhirnya pada niat mengikuti tindakan (Menon et al., 2001; Lafferty dan Golsmith, 1999; Agrawal dan Kamakura, 1995).

Upaya dengan menggandeng selebritas atau influencer tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, seperti Pemkab Malang. Hal itu patut diapresiasi sebagai salah satu upaya meraih kepercayaan publik. Namun, tanggung jawab besar pemerintah dan selebritas atau influencer tersebut justru setelah proses vaksin dilakukan.

Sebab, masyarakat membutuhkan waktu dan proses untuk meyakini dengan menjadikan pihak-pihak tersebut sebagai sorotan utama. Hal itu dikarenakan kepercayaan publik dapat dibangun melalui tiga komponen, yaitu transparansi, narasumber yang terpercaya, dan key opinion leader yang relevan.