Keran Vaksinasi Swasta Dibuka?

“Enggak masalah kalau distribusi itu melibatkan swasta. Karena rumah sakit punya klinik, tenaga kesehatan yang memadai dan terlatih. Justru (mereka) perlu dilibatkan,” kata Hermawan. Terkait biaya distribusi, kata dia, hal itu sebaiknya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan vaksin diberikan secara gratis bagi seluruh rakyat. Karena itu, dirinya meminta rumah sakit maupun klinik swasta tidak mengambil iuran dari jasa vaksinasi yang diberikan.

“Biaya distribusi jadi tanggung jawab pemerintah. Termasuk berkaitan dengan penggunaan APD, tenaga kesehatan, dan lainnya. Karena ini kan tanggung jawab pemerintah atas nama negara,” ujarnya.

Hermawan menegaskan, jangan sampai nantinya ada komersialisasi dari program vaksinasi dengan mengenakan beban iuran atau jasa kepada pasien. Sebab, meski sudah diberikan gratis, masih ada masyarakat yang merasa tidak mau atau menolak untuk divaksin.

“Dalam keadaan gratis saja, masih ada orang yang tidak mau. Apalagi kalau berbayar. Ini kan vaksin untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, makanya pemerintah harus memberikan kemudahan agar vaksin ini bisa mudah diakses dan dijangkau,” jelas dia.