Ekonomi Kedelai Bukan Masalah Kelas Tempe

Masa pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir juga menjadi faktor keterbatasan pemenuhan kedelai impor karena keterbatasan pengapalan. Kenaikan harga kedelai impor menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dengan berbagi kondisi tersebut. Pemerintah hendaknya melakukan impor dari negara lain, kecuali AS untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional agar dapat mengendalikan kenaikan harga bahan pangan berbasis kedelai untuk konsumsi masyarakat.

Kedelai impor yang masuk dalam pasar lokal sebesar 70% digunakan sebagai bahan baku tempe, 25% bahan baku tahu dan 5% lainnya untuk produk lainnya. Selama impor kedelai masih tinggi maka gejolak kenaikan harga kedelai di pasar dunia akan terus menghantui harga pasar kedelai di Indonesia. Kenaikan harga kedelai dunia pasti akan berdampak kenaikan harga tempe dan tahu yang menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia.

Pemerintah hendaknya dapat menyiapkan kebijakan utnuk mengatasi gejolak harga kedelai dengan kebijakan impor dan juga dengan mempromosikan pola konsumsi baru agar masyarakat tidak tergantung pada tempe dan tahu sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan protein nabatinya. Perlu didorong inovasi untuk menciptakan produk pengganti atau makanan sumber protein nabati yang tidak berbahan baku kedelai impor. Selain itu, janji politik untuk melakukan swasembada kedelai adalah suatu retorika politik yang akan menjadikan kedelai sebagai keledai yang jatuh berkali-kali dalam kegagalan swasembada. Masalah kedelai bukan lagi masalah semurah tempe karena saat inilah tempe mengukuhkan posisinya sebagai makanan “bernilai” impor.