Ekonomi Kedelai Bukan Masalah Kelas “Tempe

loading...
Ekonomi Kedelai Bukan Masalah Kelas “Tempe”
Asriana Ariyanti (Foto: Istimewa)
Asriana Ariyanti
Statistisi BPS Kota Bogor

BETAPA ramainya keluhan para ibu pada awal 2021 dengan menghilangnya tempe dan tahu di pasar. Dua komoditas yang sering dijadikan simbol makanan rakyat, makanan sederhana dan hemat tersebut tiba-tiba menjadi primadona perbincangan semua kalangan. Kalangan akademisi yang menyorot nilai ekonomi dan bagaimana teknis budidaya kedelai, kalangan birokrat tentang kebijakan importasi dan arah kebijakan sektor pangan. Masyarakat awam pun mengkhawatirkan ketiadaan tempe tahu dengan berbagai spekulasi kenaikan harga serta kelompok pengusaha yang memikirkan bagaimana kelanjutan bisnisnya terkait dengan kedelai.

Demand dan Supply Kedelai Nasional
Dominasi tahu dan tempe sebagai salah satu sumber protein utama keluarga di Indonesia tidak dapat dimungkiri. Menu ini hampir selalu ada di pola konsumsi masyarakat Indonesia dari kelompok ekonomi bawah hingga kelompok ekonomi atas. Pertumbuhan ekonomi masyarakat juga mengakibatkan perubahan pola konsumsi, yang semula didominasi bahan pangan penghasil energi menjadi konsumsi bahan pangan penghasil protein. Untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, masyarakat mengonsumsi protein hewani dan juga protein nabati. Salah satu sumber protein nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah pangan berbahan dasar kedelai.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi secara otomatis meningkatkan kebutuhan kedelai sebagai bahan pangan sumber protein. Hal ini secara otomatis mendorong perkembangan sektor industri pangan berbahan baku kedelai juga. Selain kebutuhan untuk memenuhi industri pangan berbasi kedelai bagi masyarakat, kedelai juga sangat dibutuhkan sebagai salah satu komponen pakan ternak yang terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Semakin tinggi produk ternak yang dikonsumsi masyarakat, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan bungkil kedelai sebagai pakan ternak.



Menurut data dari Kementerian Pertanian, rata-rata kebutuhan kedelai pada 2019 adalah 2,8 juta ton per tahun. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2019 total impor kedelai Indonesia 2,67 juta ton yang berasal dari Amerika Serikat (AS), Kanada, Malaysia, Brasil, Myanmar dan Prancis. Impor kedelai dari AS sebesar 2,51 juta ton kedelai atau sebesar 94,1% dan sebesar 5,9% diimpor dari Kanada, Brasil dan Malaysia.

Melihat besarnya total kebutuhan sebesar 2,8 juta ton dengan impor sebesar 2,67 juta ton, maka sebuah fakta bahwa sebagian besar kebutuhan kedelai nasional dipenuhi oleh impor. Kedelai impor berkisar 95,4% dan hanya kurang dari 5% merupakan produksi dalam negeri. BPS mencatat pada awal 2019 produksi kedelai domestik hanya 0,98 juta ton, sangat jauh dari kebutuhan kedelai nasional.

Beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas tanaman kedelai di Indonesia adalah semakin sempitnya lahan pertanian tanaman kedelai serta kondisi iklim tropis yang tidak cocok untuk menghasilkan produktivitas optimal. Made Astawan, Guru Besar Bidang Pangan dan Kesehatan IPB University yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Tempe Indonesia menyebutkan bahwa produktivitas kedelai di Indonesia hanya sekitar 50% dibandingkan produktivitas kedelai di Amerika Serikat. Hal ini berkaitan dengan kedelai yang lebih cocok ditanam di iklim subtropis dengan penyinaran matahari sekitar 16 jam sedangkan di Indonesia hanya 12 jam. Jika di negeri Paman Sam tiap hektare lahan dapat menghasilkan rata-rata 4 ton, maka di Indonesia hanya berkisar 1,5-2 ton.



Selain iklim, tingginya komposisi ongkos produksi tanaman kedelai juga lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan lain seperti padi sawah, padi ladang dan jagung. Menurut BPS, pada setiap hektare lahan produktif, akan menghasilkan nilai produksi kedelai sebesar Rp10.274.310,- dengan ongkos produksi sebesar Rp9.045.850. Proporsi ongkos produksi dibandingkan nilai produksi tanaman kedelai sebesar 88,04% dan hanya memberikan keuntungan pada petani sebesar 11,96% pada tiap musim tanam per hektare lahan. Hal ini tentu di bawah keuntungan jika lahan produktif ditanami jagung yang dapat memberikan keuntungan sebesar 29,12%, padi sawah sebesar 26,77% dan padi ladang sebesar 21,27%. Tingginya ongkos produksi kedelai menyebabkan petani lebih memilih tanaman lain di lahan produktifnya.

Politik Ekonomi Kedelai
Polemik mogoknya pengusaha tempe tahu pada awal 2021 ini membuat masyarakat berspekulasi tentang kondisi ekonomi dan politik nasional. Kembali dipertanyakan berbagai kebijakan pemerintah berkaitan dengan perdagangan dan impor kedelai serta kemampuan pemerintah dalam melindungi pengusaha dan konsumen produk berbahan baku kedelai.

Masalah politik ekonomi kedelai bukan saja ditentukan oleh kebijakan nasional semata. Hal ini disebabkan kedelai sebagai komoditas impor yang melibatkan hubungan antarnegara serta dipengaruhi oleh perdagangan global. Dominasi impor kedelai Indonesia dari Amerika Serikat pada akhir 2020 diguncang oleh keterbatasan stok dan kenaikan harga.

Berdasarkan Food and Agriculture Organization (FAO), AS merupakan negara penghasil kedelai dengan jumlah paling besar di dunia dengan produksi lebih dari 119,52 juta ton per tahun. Negara lain penghasil kedelai dengan jumlah yang besar lainnya adalah Brasil, Argentina, China dan India.

Aksi protes pengusaha tahu tempe dengan mogok berproduksi sangat mengagetkan bagi masyarakat apalagi jika ini dikaitkan dengan fakta kenaikan harga kedelai pada pasar global serta permasalahan stok nasional karena tidak adanya pasokan (supply) impor dari AS pada akhir 2020. Kenaikan harga yang cukup tinggi pada pasar global sebenarnya sudah terjadi semenjak awal tahun lalu, tapi mencapai puncak kenaikan pada Desember 2020, yaitu sebesar 37,65%. Lonjakan harga ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu penurunan produksi karena efek La Nina, pulihnya permintaan kedelai dari China dan dampak pandemi Covid-19.

Akan tetapi, faktor terbesar penyebab lonjakan harga kedelai pada akhir 2020 adalah lonjakan permintaan Negeri Tirai Bambu akibat program pemulihan peternakan babi setelah adanya bencana demam babi Afrika. Program pemulihan peternakan babi ini akan membutuhkan permintaan kedelai lebih dari 100 juta ton yang sebagian besar akan dipenuhi dari AS, meskipun di antara keduanya sering terlibat perang dagang. Konsumsi kedelai China membutuhkan sekitar 60% dari total produksi kedelai di dunia, sehingga tingginya permintaan kedelai oleh pasar China sangat memengaruhi kenaikan harga kedelai dunia.

Selain itu, faktor politik yang berpengaruh terhadap perjanjian perdagangan bilateral antara China dan AS yang membaik pascaterpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS sangat memengaruhi arus perdagangan kedelai di pasar global. Tingginya permintaan impor kedelai dari negara tersebut adalah upaya memperbaiki hubungan dagang yang sempat menurun di masa Presiden Donald Trump. Hal ini merupakan realisasi kesepakatan perjanjian dagang fase pertama antara China dan AS untuk pembelian barang, jasa dan energi dengan nilai total USD200 miliar dalam waktu dua tahun, termasuk di dalamnya tentang perjanjian pembelian komoditas pertanian Amerika Serikat sebesar USD80 miliar.

Perjanjian dagang antara China dan AS untuk komoditas pertanian yang sangat besar hingga 2021 tentu akan sangat berdampak pada harga komoditas pertanian yang selama ini banyak dipasok oleh negara adidaya itu ke pasar global. Oleh karena itu, kenaikan harga kedelai masih mungkin akan terus berlangsung hingga 2021 akibat dampak sangat tingginya impor kedelai dari AS ke China yang secara otomatis akan menguragi stok impor kedelai ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang sempat mengemukakan ide swasembada kedelai pada era Presiden Joko Widodo tentu bukan suatu janji politik yang populer dengan memperhatikan kondisi luas lahan, iklim serta tingginya ongkos produksi kedelai pada setiap satu hektare lahan yang mencapai lebih dari 88%. Mengharapkan pemenuhan kebutuhan kedelai dari pasar impor AS juga tidak dapat dilakukan karena produksi kedelai Amerika Serikat akan lebih banyak dikirim ke China.

Masa pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir juga menjadi faktor keterbatasan pemenuhan kedelai impor karena keterbatasan pengapalan. Kenaikan harga kedelai impor menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dengan berbagi kondisi tersebut. Pemerintah hendaknya melakukan impor dari negara lain, kecuali AS untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional agar dapat mengendalikan kenaikan harga bahan pangan berbasis kedelai untuk konsumsi masyarakat.

Kedelai impor yang masuk dalam pasar lokal sebesar 70% digunakan sebagai bahan baku tempe, 25% bahan baku tahu dan 5% lainnya untuk produk lainnya. Selama impor kedelai masih tinggi maka gejolak kenaikan harga kedelai di pasar dunia akan terus menghantui harga pasar kedelai di Indonesia. Kenaikan harga kedelai dunia pasti akan berdampak kenaikan harga tempe dan tahu yang menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia.

Pemerintah hendaknya dapat menyiapkan kebijakan utnuk mengatasi gejolak harga kedelai dengan kebijakan impor dan juga dengan mempromosikan pola konsumsi baru agar masyarakat tidak tergantung pada tempe dan tahu sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan protein nabatinya. Perlu didorong inovasi untuk menciptakan produk pengganti atau makanan sumber protein nabati yang tidak berbahan baku kedelai impor. Selain itu, janji politik untuk melakukan swasembada kedelai adalah suatu retorika politik yang akan menjadikan kedelai sebagai keledai yang jatuh berkali-kali dalam kegagalan swasembada. Masalah kedelai bukan lagi masalah semurah tempe karena saat inilah tempe mengukuhkan posisinya sebagai makanan “bernilai” impor.
(bmm)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top