Peran Strategis Kader NU Kembalikan Kejayaan PPP

Keberadaan kader-kader NU dalam posisi dan perannya untuk mengembalikan kejayaan PPP tidak lain tidak bukan adalah untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam upaya mengatasi permasalahan serta tantangan yang dihadapi PPP hari ini dan masa yang akan datang. Permasalahan yang ada hari ini adalah perjalanan sejarah konflik yang terjadi di internal PPP.

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa konflik yang ada di tubuh PPP telah dirasakan di semua lapisan struktur dari pusat sampai ke basis. Diakui atau tidak dengan adanya konflik yang mulanya terjadi di tingkat DPP telah berakibat pada melemahnya dukungan dari berbagai komponen yang berujung pada tergerusnya basis suara PPP dalam pemilu 2019.

Penurunan suara PPP tahun 2019 diikuti dengan penurunan perolehan kursi baik di pusat maupun di daerah. Melemahnya suara PPP sebetulnya sudah banyak diprediksi oleh para pengamat dan lembaga survei. Bahkan sebelum pemilu digelar sebagian ada yang meramalkan bahwa PPP tidak akan bisa memenuhi electoral threshold.

Alhamdulillah, ramalan tersebut meleset tidak sepenuhnya terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa PPP masih bisa bertahan, kendati telah mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan? Jawabannya, karena PPP masih memiliki basis pendukung setia (die hard voters) dari massa tradisional yang fanatic dan loyal dengan pengurus yang masih setia di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian ke mana larinya sebagian suara PPP? Di antaranya karena pemilih banyak yang telah memutuskan mencoba pilihan pada partai lain yang bahkan tidak memiliki kesamaan ideologi dengan PPP sekalipun, karena telah masuk dalam arus rasionalisme atupun pragmatisme politik. Banyak fakta bahwa pola hubungan politik terjadi dalam ikatan jangka pendek baik dengan menggunakan instrumen uang (money politics), jasa atau kepentingan politik sesaat.

Jadi tantangan dan persaingan yang dihadapi oleh PPP semakin hari semakin berat seperti deideologisasi, rasionalisme dan pragmatisme pemilih serta persaingan dalam penguasaan media komunikasi massa serta keterbatasan sumber pendanaan. Oleh karena itu PPP harus mengantisipasi dengan berbagai program percepatan (advanced planning) yang bisa menjawab tantangan tersebut melalui langkah-langkah transformasi PPP menuju parpol modern melalui rekonsolidasi, kaderisasi, modernisasi dan pengembangan narasi branding partai yang efektif.

Langkah rekonsolidasi mutlak diperlukan melalui upaya serius merapatkan barisan semua komponen partai serta menutup gejala dan potensi konflik, menciptakan stabilitas organisasi dan mengembangkan relasi structural yang sehat. Saat ini dengan situasi kondisi yang ada, PPP telah menemukan momentumnya untuk melakukan rekonsolidasi.

Pada saat yang sama kaderisasi adalah salah satu jawaban dan merupakan kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan secara serius, massif, dan sistemik oleh PPP. Bagi PPP kaderisasi memiliki arti penting setidaknya sebagai upaya pendidikan dan ideologisasi politik yang merupakan tanggung jawab PPP sebagai bagian dari komponen masyarakat politik sekaligus ajang dalam menyiapkan calon pemimpin untuk regenerasi politik.

Sedayung bersambut modernisasi infrastruktur dan suprastruktur partai menjadi keniscayaan dalam menghadapi era perkembangan jaman yang serba digital. Organisasi politik sebagai mesin utama harus diaktifkan dengan pendekatan profesionalisme dengan ditunjang perangkat system manajemen dan teknologi yang memadahi. Mengenai keterbatasan dukungan pendanaan, PPP harus melakukan upaya-upaya kreatif fund rising dengan mengoptimalkan kekuatan jaringan yang telah terbangun selama ini.

Pola komunikasi massa yang selama ini berjalan satu arah menggunakan media konvensional harus diubah mengikuti perkembangan media social yang semakin massif dan canggih. Dengan didukung oleh sistem produksi gagasan dan ide yang selalu up to date pengembangan narasi dan konten branding partai harus terus digelorakan sepanjang waktu.