Saling Sindir Antarpejabat Memprihatinkan
Selasa, 12 Mei 2020 - 07:03 WIB
Di luar pejabat-pejabat itu tentu sebenarnya masih banyak ketegangan yang membuat kita semakin miris dan prihatin. Miris lantaran di tengah beban berat penanganan dan dampak luas Covid yang dihadapi rakyat, para pejabat justru saling silang pendapat. Dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang niscaya untuk membangun kesadaran serta tujuan hidup bersama. Namun, penggunaan ruang publik dalam penyampaian pandangan itu tampak tak elok. Apalagi, jika pandangan itu ditumpangi dengan kepentingan politik pribadi, tentu membuat pandangan tak murni.
Apakah pandangan-pandangan para pejabat itu nihil dari kepentingan politik? Tak ada yang bisa menjawab pasti. Namun, rasa-rasanya, sebagai pemimpin politik, mereka sulit untuk lepas dari kepentingan praktis itu. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa selalu ada kepentingan atau target politik bagi mereka. Kepala daerah A misalnya mengkritik keras kebijakan menteri. Lantas kepala daerah B tiba-tiba meng-counter dengan berbagai dalih. Kepala daerah B berani melakukan itu karena garis politiknya sejalan dengan sang menteri.
Tanpa perlu dianalisis secara mendalam, publik sebenarnya sudah paham dengan cara-cara pejabat saat ini yang banyak memanfaatkan kekuatan narasi ini itu demi kebutuhan kepentingan politiknya. Di tengah tingginya kesadaran politik masyarakat itu maka perang narasi, adu sindir, atau nyinyir jelas langkah yang tidak produktif.
Sebagai pejabat atau kepala daerah, tentu ada saluran penyampaian pandangan yang telah dibuat karena jenjang birokrasi di Indonesia juga jelas. Kalaupun birokrasi itu mampat, selayaknya jangan cepat-cepat diumbar ke publik. Cara-cara pejabat berkomunikasi ini tentu membuat kita prihatin. Selain tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada rakyat, hal itu juga rawan meruntuhkan kewibawaan mereka.
Jika fenomena ini terus terjadi, rakyat bisa jadi akan kian muak dengan perilaku politisi atau pejabat kita. Pada tahap tertentu, rakyat akan menjadi apolitis dan enggan terlibat aktif dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Saatnya pejabat untuk sadar, tak asal berpikir bisa viral.
Apakah pandangan-pandangan para pejabat itu nihil dari kepentingan politik? Tak ada yang bisa menjawab pasti. Namun, rasa-rasanya, sebagai pemimpin politik, mereka sulit untuk lepas dari kepentingan praktis itu. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa selalu ada kepentingan atau target politik bagi mereka. Kepala daerah A misalnya mengkritik keras kebijakan menteri. Lantas kepala daerah B tiba-tiba meng-counter dengan berbagai dalih. Kepala daerah B berani melakukan itu karena garis politiknya sejalan dengan sang menteri.
Tanpa perlu dianalisis secara mendalam, publik sebenarnya sudah paham dengan cara-cara pejabat saat ini yang banyak memanfaatkan kekuatan narasi ini itu demi kebutuhan kepentingan politiknya. Di tengah tingginya kesadaran politik masyarakat itu maka perang narasi, adu sindir, atau nyinyir jelas langkah yang tidak produktif.
Sebagai pejabat atau kepala daerah, tentu ada saluran penyampaian pandangan yang telah dibuat karena jenjang birokrasi di Indonesia juga jelas. Kalaupun birokrasi itu mampat, selayaknya jangan cepat-cepat diumbar ke publik. Cara-cara pejabat berkomunikasi ini tentu membuat kita prihatin. Selain tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada rakyat, hal itu juga rawan meruntuhkan kewibawaan mereka.
Jika fenomena ini terus terjadi, rakyat bisa jadi akan kian muak dengan perilaku politisi atau pejabat kita. Pada tahap tertentu, rakyat akan menjadi apolitis dan enggan terlibat aktif dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Saatnya pejabat untuk sadar, tak asal berpikir bisa viral.
(mhd)
Lihat Juga :