Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat
Rabu, 22 Juli 2026 - 19:19 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Pelantikan DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026-2031 di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026) malam. Foto/Puspen Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelibatan sektor swasta menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan realisasi Program Perumahan Rakyat. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) menghadirkan berbagai kemudahan bagi pengembang agar pembangunan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat berjalan lebih cepat.
"Yang harus dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja. Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya," ujar Mendagri saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026-2031 di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026) malam.
Menurut Mendagri, upaya menyelesaikan persoalan backlog perumahan tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karenanya, ekosistem dunia usaha perlu dipacu agar penyediaan hunian bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
Baca Juga: Mendagri Apresiasi 10 Calon Wisudawan Terbaik IPDN Angkatan XXXIII dari Beragam Latar Belakang
Tito menjelaskan, pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi kemudahan kepada pengembang. Hal itu antara lain pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta penyederhanaan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum merata di seluruh daerah.
"Yang harus dilakukan adalah mendorong pihak swasta untuk bekerja. Dan mesin mereka jauh lebih besar daripada mesin pemerintah sebetulnya," ujar Mendagri saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Masa Bakti 2026-2031 di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2026) malam.
Menurut Mendagri, upaya menyelesaikan persoalan backlog perumahan tidak mungkin hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karenanya, ekosistem dunia usaha perlu dipacu agar penyediaan hunian bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
Baca Juga: Mendagri Apresiasi 10 Calon Wisudawan Terbaik IPDN Angkatan XXXIII dari Beragam Latar Belakang
Tito menjelaskan, pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan yang memberi kemudahan kepada pengembang. Hal itu antara lain pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, serta penyederhanaan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum merata di seluruh daerah.
Lihat Juga :
