Saling Sindir Antarpejabat Memprihatinkan

SINDIRmenyindir bahkan saling nyinyir seolah semakin menjadi hal lumrah bagi masyarakat Indonesia. Namun, yang membuat kita sangat prihatin, fenomena ini juga menjangkiti para pejabat di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang masih menjadi misteri kapan bisa benar-benar berhenti.

Yang terkini, rakyat dipertontonkan dengan sindir menyindir antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para pejabat pusat, baik terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga bantuan sosial. Sindiran Anies ini bahkan tak hanya terdengar di ranah nasional. Kritik Anies terhadap kebijakan pusat yang diungkapkan secara blak-blakan kepada media Australia, yakni The Sidney Morning Heralddan The Age semakinmembuat sorotan itu nyaring hingga pentas global. Tak kali ini saja Anies terlibat polemik tajam dengan pejabat pusat. Dan, di tengah polemik-polemik itu yang justru kita lihat banyak turut campur tangan adalah lagi-lagi elite. Sementara rakyat seolah adem ayemsaja menonton polah mereka.

Sejatinya, tak hanya Anies yang terlibat adu sindir di tengah perjuangan sekaligus kejengahan pejabat menangani Covid ini. Akhir pekan lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga terlibat adu argumen keras dengan Sekda Blora Komang Gede Irawadi. Ganjar bahkan membuat video khusus yang meminta Komang lebih baik mundur karena dianggap tak memiliki data valid perantau berikut pola penanganannya.



Kekisruhan dan saling nyinyir juga kentara terlihat adanya perbedaan cara penanganan Covid antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bahkan, antarbupati pun saling serang, seperti dilakukan Bupati Lumajang Thoriqul Haq dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar.

Di luar pejabat-pejabat itu tentu sebenarnya masih banyak ketegangan yang membuat kita semakin miris dan prihatin. Miris lantaran di tengah beban berat penanganan dan dampak luas Covid yang dihadapi rakyat, para pejabat justru saling silang pendapat. Dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang niscaya untuk membangun kesadaran serta tujuan hidup bersama. Namun, penggunaan ruang publik dalam penyampaian pandangan itu tampak tak elok. Apalagi, jika pandangan itu ditumpangi dengan kepentingan politik pribadi, tentu membuat pandangan tak murni.

Apakah pandangan-pandangan para pejabat itu nihil dari kepentingan politik? Tak ada yang bisa menjawab pasti. Namun, rasa-rasanya, sebagai pemimpin politik, mereka sulit untuk lepas dari kepentingan praktis itu. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa selalu ada kepentingan atau target politik bagi mereka. Kepala daerah A misalnya mengkritik keras kebijakan menteri. Lantas kepala daerah B tiba-tiba meng-counter dengan berbagai dalih. Kepala daerah B berani melakukan itu karena garis politiknya sejalan dengan sang menteri.

Tanpa perlu dianalisis secara mendalam, publik sebenarnya sudah paham dengan cara-cara pejabat saat ini yang banyak memanfaatkan kekuatan narasi ini itu demi kebutuhan kepentingan politiknya. Di tengah tingginya kesadaran politik masyarakat itu maka perang narasi, adu sindir, atau nyinyir jelas langkah yang tidak produktif.

Sebagai pejabat atau kepala daerah, tentu ada saluran penyampaian pandangan yang telah dibuat karena jenjang birokrasi di Indonesia juga jelas. Kalaupun birokrasi itu mampat, selayaknya jangan cepat-cepat diumbar ke publik. Cara-cara pejabat berkomunikasi ini tentu membuat kita prihatin. Selain tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada rakyat, hal itu juga rawan meruntuhkan kewibawaan mereka.

Jika fenomena ini terus terjadi, rakyat bisa jadi akan kian muak dengan perilaku politisi atau pejabat kita. Pada tahap tertentu, rakyat akan menjadi apolitis dan enggan terlibat aktif dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Saatnya pejabat untuk sadar, tak asal berpikir bisa viral.