BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Sabtu, 06 Juni 2026 - 11:35 WIB
Sementara pasar sebenarnya sedang mengkhawatirkan kredibilitas fiskal Indonesia karena memburuknya tren defisit. Dan kekhawatiran ini mulai menciptakan lingkaran umpan balik negatif antara pelemahan rupiah dan risiko fiskal. Kekhawatiran pasar tidak semata-mata karena angka defisit APBN kuartal I yang mencapai Rp240,1 triliun atau keseimbangan primer yang sudah negatif Rp95,8 triliun.
Masalah utamanya ialah pada arah pergerakan yang mengkhawatirkan: belanja tumbuh 31,4 persen secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan penerimaan yang hanya 10,5 persen, sementara pembiayaan anggaran sudah mencapai Rp257,4 triliun. Investor selalu melihat ke depan, sehingga mereka mempertanyakan keberlanjutan tren ini jika harga minyak tetap tinggi dan rupiah terus melemah.
Lebih penting lagi, pasar saat ini tidak lagi memisahkan isu fiskal dan moneter. Keduanya mulai saling terkait melalui mekanisme transmisi yang sederhana namun berbahaya, pelemahan rupiah meningkatkan beban subsidi energi, yang kemudian memperlebar defisit fiskal.
Defisit yang melebar membutuhkan pembiayaan utang yang lebih besar, sehingga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) meningkat. Meningkatnya pasokan SBN di tengah pelemahan minat investor memaksa pemerintah menawarkan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi, yang pada gilirannya membuat investor meminta premi risiko lebih besar. Premi risiko yang lebih tinggi justru kembali menekan rupiah.
Lingkaran tekanan yang saling memperkuat ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI melalui kebijakan moneter semata, melainkan membutuhkan koordinasi fiskal yang kredibel untuk memutus rantai umpan balik negatif tersebut. Pemerintah juga harus segera berbenah bahwa masalahnya bukan sekadar sentimen.
Yakin pasar tetap waswas apabila pejabat publik hanya berujar retorika fundamental kuat dan terjaga. Pasar membutuhkan bukti bahwa fiskal kembali disiplin. Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi pemerintah dipahami sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Pernyataan yang kurang tepat memicu perolehan penalti yang lebih mahal daripada sekedar intervensi pasar.
Akhirnya, pasar perlu bukti bahwa Indonesia mampu memutus lingkaran setan fiskal-moneter. Selama tren defisit memburuk, belanja tidak terkendali, dan koordinasi kebijakan tidak menemukan hasilnya, maka rupiah akan terus menjadi korban. Kenaikan BI rate hanyalah plester pada luka yang membutuhkan operasi besar. Maka waktunya bertindak nyata dan hadap masalah lebih kuat sekarang.
Masalah utamanya ialah pada arah pergerakan yang mengkhawatirkan: belanja tumbuh 31,4 persen secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan penerimaan yang hanya 10,5 persen, sementara pembiayaan anggaran sudah mencapai Rp257,4 triliun. Investor selalu melihat ke depan, sehingga mereka mempertanyakan keberlanjutan tren ini jika harga minyak tetap tinggi dan rupiah terus melemah.
Lebih penting lagi, pasar saat ini tidak lagi memisahkan isu fiskal dan moneter. Keduanya mulai saling terkait melalui mekanisme transmisi yang sederhana namun berbahaya, pelemahan rupiah meningkatkan beban subsidi energi, yang kemudian memperlebar defisit fiskal.
Defisit yang melebar membutuhkan pembiayaan utang yang lebih besar, sehingga penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) meningkat. Meningkatnya pasokan SBN di tengah pelemahan minat investor memaksa pemerintah menawarkan imbal hasil (yield) yang lebih tinggi, yang pada gilirannya membuat investor meminta premi risiko lebih besar. Premi risiko yang lebih tinggi justru kembali menekan rupiah.
Lingkaran tekanan yang saling memperkuat ini menunjukkan bahwa stabilitas rupiah tidak bisa hanya dibebankan kepada BI melalui kebijakan moneter semata, melainkan membutuhkan koordinasi fiskal yang kredibel untuk memutus rantai umpan balik negatif tersebut. Pemerintah juga harus segera berbenah bahwa masalahnya bukan sekadar sentimen.
Yakin pasar tetap waswas apabila pejabat publik hanya berujar retorika fundamental kuat dan terjaga. Pasar membutuhkan bukti bahwa fiskal kembali disiplin. Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi pemerintah dipahami sebagai bagian dari kebijakan ekonomi. Pernyataan yang kurang tepat memicu perolehan penalti yang lebih mahal daripada sekedar intervensi pasar.
Akhirnya, pasar perlu bukti bahwa Indonesia mampu memutus lingkaran setan fiskal-moneter. Selama tren defisit memburuk, belanja tidak terkendali, dan koordinasi kebijakan tidak menemukan hasilnya, maka rupiah akan terus menjadi korban. Kenaikan BI rate hanyalah plester pada luka yang membutuhkan operasi besar. Maka waktunya bertindak nyata dan hadap masalah lebih kuat sekarang.
(rca)