BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah

Pasar sedang mengatakan masalah yang dihadapi bukanlah liquidity problem melainkan confidence problem. Investasi portofolio asing tidak masuk bukan karena imbal hasil terlalu rendah, tetapi karena kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal, ketahanan eksternal, dan konsistensi kebijakan yang membuat investor mempersyaratkan risk premium jauh lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh kenaikan suku bunga saat ini.

Sinyal ini perlu dibaca secara serius karena mengindikasikan bahwa kebijakan moneter konvensional telah kehilangan sebagian besar efektivitasnya dalam menstabilkan nilai tukar. Selama ekspektasi risiko terus memburuk, kenaikan suku bunga lebih lanjut sekalipun mungkin hanya akan memberikan tekanan ganda pada pertumbuhan ekonomi tanpa mampu menghentikan pelemahan Rupiah.

Menghadapi kondisi di mana kebijakan suku bunga kehilangan daya dorong terhadap nilai tukar, BI perlu melakukan pergeseran strategi dari pendekatan single instrument menuju pendekatan policy mix yang terkoordinasi lebih kuat, khususnya dengan pemerintah di bidang fiskal dan kelembagaan.

Pertama, yakin BI mengerti bahwa intervensi suku bunga secara terus-menerus tanpa perbaikan persepsi risiko akan menimbulkan output cost yang besar tanpa manfaat sepadan. Sehingga langkah yang kedepan yang lebih rasional adalah mengelola suku bunga acuan dengan lebih cermat sambil memperkuat komunikasi kebijakan (forward guidance) yang kredibel.

Kedua, BI perlu mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah (Kementerian Keuangan) untuk menurunkan fiscal risk premium. Misalnya melalui komitmen terukur terhadap konsolidasi fiskal dan pengelolaan defisit yang lebih disiplin.

Ketiga, BI bisa memperluas instrumen nonkonvensional seperti kebijakan makroprudensial yang mendorong aliran devisa dari sektor riil. Ini bisa melalui relaksasi ketentuan hasil ekspor dan insentif bagi eksportir untuk menahan devisa di dalam negeri.

Keempat, yang terpenting, BI seyogyanya menyadari bahwa pemulihan kepercayaan terhadap rupiah tidak bisa dilakukan sendirian tanpa adanya sinyal kuat dari pemerintah mengenai perbaikan tata kelola, transparansi kebijakan, dan konsistensi arah pembangunan.